Home » Kanwil Kemenkum Banten Ikuti Soft Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan 2024

Kanwil Kemenkum Banten Ikuti Soft Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan 2024

SERANG,– Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Banten mengikuti Soft Entry Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenkum Tahun 2024, pada Senin (20/01/2025). Kegiatan ini diselenggarakan secara daring dari Ruang Rapat Soepomo, Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Jakarta.

Kepala Kanwil Kemenkum Banten, R. Natanegara, beserta jajaran menghadiri kegiatan ini dari Ruang Rapat Utama Kanwil Kemenkum Banten. Acara dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta, dengan penanggung jawab dari BPK RI, Ida Irawati.

Dalam sambutannya, Sekjen Nico Afinta menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja organisasi.

“Soft Entry Meeting ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan, laporan Barang Milik Negara (BMN), serta memperkuat komitmen kita dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan APBN,” ujar Nico.

Nico juga menginstruksikan seluruh jajaran untuk bersikap kooperatif, responsif, informatif, dan tepat waktu dalam memenuhi permintaan dokumen maupun data dukung dari tim pemeriksa BPK RI.

“Segera tindak lanjuti temuan pemeriksaan agar dapat memberikan kontribusi positif terhadap laporan keuangan dan menjaga predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI,” tegasnya.

Ida Irawati, perwakilan BPK RI sekaligus penanggung jawab pemeriksaan, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian Laporan Keuangan Kemenkum Tahun 2024. Penilaian dilakukan berdasarkan kesesuaian laporan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan laporan, efektivitas sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Lingkup pemeriksaan mencakup pengujian saldo akun dalam neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, serta transaksi dalam laporan realisasi anggaran,” jelas Ida.

Acara ditutup dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Tim Pemeriksa Laporan Keuangan BPK kepada Sekretaris Jenderal Kemenkum, sebagai tanda dimulainya proses pemeriksaan.