Kapolri Beberkan Jurus Jitu Atasi Kebocoran Anggaran, Ungkap Instruksi Langsung Presiden Prabowo

Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo bergerak cepat menanggapi seruan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas kebocoran anggaran yang mengancam masa depan negara. Dalam rapat bersama Komisi III DPR hari ini (11/11/24).

Jenderal Sigit mengungkap sejumlah langkah konkret yang siap dijalankan guna menjaga setiap rupiah agar tetap berada di kantong negara.

“Bapak Presiden, saat pelantikan, menyatakan dengan tegas bahwa kebocoran anggaran adalah ancaman serius.

Ini adalah masalah yang harus kita atasi bersama demi masa depan anak cucu kita,” ujar Jenderal Sigit dengan penuh semangat.

Jenderal Sigit menyampaikan hasil penelusuran timnya terkait akar penyebab utama kebocoran. Ternyata, persoalan bukan hanya soal penggelapan pajak dan suap, tetapi meluas hingga tax avoidance, penyelundupan, hingga pemalsuan cukai.

Di sektor pajak saja, praktik tax avoidance yang semakin kompleks membuat penerimaan negara terus mengalami kebocoran.

Selain itu, sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang sumber daya alam juga rentan, terutama pada minerba, perikanan, dan kelautan.

“Kita melihat bahwa di tingkat pusat hingga desa, banyak yang masih belum efisien dalam penggunaan keuangan negara.

Kondisi ini memperlebar kesenjangan antar wilayah, yang pada akhirnya berdampak buruk pada pembangunan daerah,” tambah Kapolri.

Mengikuti arahan Presiden Prabowo yang mencanangkan program “Asta Cita,” Kapolri merancang strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk membentengi anggaran negara dari kebocoran.

1. Jangka Pendek – Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) khusus dan peningkatan pengawasan ketat di sektor-sektor vital seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, satwa dilindungi, dan minyak-gas.
2. Jangka Menengah – Optimalisasi penegakan hukum di seluruh bidang, memastikan kualitas lingkungan hidup, dan menjaga iklim investasi agar semakin kondusif.
3. Jangka Panjang – Perbaikan lingkungan dan mendorong partisipasi masyarakat untuk mewujudkan industri ramah lingkungan. Sementara itu, pemberantasan tambang ilegal akan menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan pendapatan negara.

Tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum, Kapolri Sigit juga menekankan pentingnya kolaborasi antar-lembaga dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan.

“Kolaborasi dengan kementerian dan pemanfaatan teknologi canggih adalah kunci untuk memutus mata rantai kebocoran di sektor sumber daya alam,” tegasnya.

Dengan strategi yang terarah dan kolaborasi lintas sektor, Kapolri Sigit optimis Indonesia bisa segera mengatasi kebocoran anggaran dan menciptakan pembangunan berkelanjutan untuk semua.

Ini adalah langkah besar yang harus kita tempuh bersama demi Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan,” pungkasnya.

Langkah tegas dari Kapolri ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat yang menginginkan pengelolaan anggaran negara yang bersih dan transparan.

Mampukah strategi ini menyelamatkan anggaran negara dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik? Hanya waktu yang akan menjawabnya.