Kementerian Hukum Gelar Rekonsiliasi Data Keuangan dan BMN 2024

JAKARTA – Kementerian Hukum menyelenggarakan Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan serta Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2024 guna memastikan akurasi dan integritas data keuangan serta aset negara.
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, dalam sambutannya menegaskan pentingnya ketepatan dan akurasi penyajian data keuangan dan BMN. Ia menekankan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kementerian Hukum dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kita harus memastikan bahwa setiap data yang disajikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini adalah langkah penting dalam mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel, yang pada akhirnya akan mendukung capaian opini WTP,” ujar Nico Afinta.
Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Hukum agar bekerja secara maksimal dalam proses rekonsiliasi dan pemutakhiran data, mengingat transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam tata kelola keuangan negara.
“Dengan kerja maksimal, kita bisa mempertahankan opini WTP yang telah kita raih selama ini,” tambahnya.
Acara ini merupakan bagian dari upaya Kementerian Hukum dalam meningkatkan tata kelola keuangan negara, yang diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum R. Natanegara K.P, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Agus Salim, serta jajaran yang membidangi keuangan di Kementerian Hukum Banten.