Jakarta – Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Lasarus, S.Sos., M.Si., melakukan kunjungan resmi ke Istana Kepresidenan untuk bertemu langsung dengan Presiden RI Prabowo Subianto pada 17 April 2025.
Pertemuan yang berlangsung secara tertutup namun intensif tersebut membahas isu-isu strategis nasional, terutama terkait pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, dan kebutuhan optimalisasi anggaran negara pada sektor-sektor vital.
Dalam keterangan pers usai pertemuan, Lasarus mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap berbagai masukan yang disampaikan oleh Komisi V. Diskusi berlangsung secara konstruktif dengan sejumlah titik tekan pada sektor yang menyentuh langsung kepentingan publik luas.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu isu prioritas yang diangkat adalah preservasi jalan nasional dan optimalisasi program Inpres Jalan Daerah. Menurut Lasarus, tingkat kemantapan jalan nasional telah mencapai lebih dari 90 persen, namun kondisi jalan daerah—baik di tingkat kabupaten maupun provinsi—masih menjadi pekerjaan rumah besar.
“Kita mendorong agar alokasi anggaran untuk Inpres Jalan Daerah dapat ditingkatkan, karena ini menyangkut akses ekonomi, distribusi logistik, hingga keadilan pembangunan antarwilayah,” tegas Lasarus.
Presiden Prabowo disebut menyambut baik usulan ini, dan akan menjadikan program tersebut sebagai prioritas lintas kementerian/lembaga, mengingat dampaknya terhadap konektivitas daerah dan pemerataan pembangunan.
Komisi V juga mengangkat pentingnya akselerasi proyek-proyek yang menunjang ketahanan pangan nasional, terutama melalui percepatan pembangunan bendungan dan jaringan irigasi. Tak hanya irigasi besar, Komisi juga mendorong pengembangan irigasi sederhana yang bisa dilaksanakan langsung oleh kelompok tani atau masyarakat setempat.
“Penguatan ketahanan pangan tidak bisa ditunda, dan irigasi adalah kuncinya. Kami juga mendorong pemberdayaan masyarakat untuk mengelola irigasi skala kecil dan menengah,” ujar Lasarus.
Pembangunan infrastruktur ini dianggap penting untuk menghadapi ancaman krisis pangan global, sekaligus membuka potensi perluasan lahan-lahan pertanian di daerah tadah hujan.
Komisi V turut mengevaluasi progres program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Lasarus menegaskan perlunya penegakan regulasi terhadap pengembang properti, terutama agar tidak mengabaikan kewajiban menyediakan hunian yang terjangkau.
Termasuk di dalamnya adalah aturan dalam pembangunan rumah susun dan rumah tapak bersubsidi yang harus tetap berpihak pada masyarakat kelas bawah.
Persoalan klasik Over Dimension and Over Load (ODOL) juga masuk dalam daftar pembahasan. Komisi V mengungkapkan bahwa Presiden telah memerintahkan penegakan aturan ODOL dilakukan secara konsisten dan menyeluruh, menyusul banyaknya kerusakan infrastruktur akibat truk-truk bermuatan berlebih.
“Penanganan ODOL harus jadi kerja bersama antara Kementerian Perhubungan, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah,” jelas Lasarus.
Komisi V mencatat bahwa masih banyak hambatan teknis dan kelemahan dalam pengawasan lapangan yang perlu segera dibenahi.
Diskusi juga menyentuh evaluasi terhadap proyek jalan paralel perbatasan, khususnya di wilayah Kalimantan dan Papua, yang hingga kini belum seluruhnya rampung dari pemerintahan sebelumnya. Presiden menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan proyek-proyek tersebut, guna menjaga integrasi nasional dan keamanan kawasan perbatasan.
Sejumlah masukan dari Komisi V akan ditindaklanjuti melalui regulasi baru maupun penyesuaian kebijakan teknis, termasuk kemungkinan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) yang bersifat langsung dan lintas sektor.
Menjawab pertanyaan awak media, Lasarus menyebut bahwa proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Giant Sea Wall tidak dibahas dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, agenda pertemuan difokuskan pada sektor-sektor teknis yang menjadi wewenang Komisi V dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Pertemuan ini mencerminkan adanya semangat kolaboratif antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam memperkuat fondasi pembangunan nasional. Komisi V DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan publik yang berbasis kepentingan rakyat dan pembangunan berkelanjutan.
