Menanti Gebrakan 100 Hari Pertama Prabowo-Gibran Atasi Krisis Gas Industri di Banten

Instagram

BANTEN,– Tantangan besar terkait krisis pasokan gas industri di Banten diperkirakan akan segera menghadang pemerintahan baru Prabowo-Gibran yang dijadwalkan dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024. Sejumlah pelaku usaha di Banten masih mengeluhkan pembatasan pasokan gas oleh Perusahaan Gas Nasional (PGN), yang berimbas langsung pada kelangsungan bisnis mereka.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP Apindo) Banten, Yakub F. Ismail, menyampaikan harapannya agar pemerintahan Prabowo-Gibran segera menangani masalah ini. Menurutnya, kebijakan pembatasan gas telah menimbulkan dampak serius bagi industri yang sangat bergantung pada gas sebagai sumber energi utama.

Baca juga:

“Industri di Banten sedang menghadapi krisis serius akibat kebijakan pembatasan gas oleh PT PGN. Kami berharap pemerintahan Prabowo-Gibran dapat segera memberikan solusi atas masalah ini,” ujar Yakub di BSD, Rabu (16/10/2024).

Yakub menambahkan bahwa 100 hari pertama kepemimpinan Prabowo-Gibran akan menjadi momen penting bagi dunia usaha, terutama dalam melihat keseriusan pemerintah dalam mengatasi persoalan gas di Banten. Menurutnya, konsep Asta Cita Prabowo-Gibran yang mencakup pengembangan energi dan ketahanan gas nasional sangat relevan dengan kondisi yang dihadapi saat ini.

“Visi Asta Cita Prabowo-Gibran, yang menekankan peran strategis gas bumi sebagai energi transisi, diharapkan bisa menjadi solusi bagi krisis gas yang kami hadapi di Banten,” katanya.

Yakub juga mempertanyakan mengapa kelangkaan gas hanya terjadi di Banten, mengingat provinsi ini merupakan kawasan strategis nasional dan salah satu daerah dengan tingkat investasi terbesar di Indonesia. Ia menilai, hal ini bertentangan dengan semangat memperkuat perekonomian nasional.

“Sebagai kawasan strategis nasional, Banten seharusnya mendapatkan perhatian lebih, termasuk dalam hal pasokan gas yang memadai untuk menopang industri,” ujarnya.

Krisis gas di Banten, lanjut Yakub, telah menyebabkan dampak lanjutan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan kapasitas produksi, dan bahkan penutupan sejumlah industri. Ia berharap Prabowo-Gibran segera menugaskan menteri terkait untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Kami sangat berharap pemerintah baru mampu segera memberikan solusi konkret untuk mengatasi masalah ini,” pungkasnya.

Instagram

Artikel Terkait