JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) menangguhkan operasional 6.097 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai Senin, 2 November 2026. Kebijakan ini menyasar unit pelayanan yang dinilai tidak tertib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH) Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengatakan, penangguhan tersebut mengacu pada Surat Edaran Kepala BGN Nomor 24 Tahun 2026. Surat edaran itu mengatur pelaksanaan hari pelayanan efektif serta pemberian insentif ketersediaan dan mutu layanan SPPG.
Berdasarkan data Kedeputian Penyediaan dan Penyaluran per 28 Oktober 2026, sebanyak 6.097 SPPG belum menyampaikan LPDH secara tertib dan disiplin.
“Berdasarkan data Kedeputian Penyediaan dan Penyaluran, per 28 Oktober 2026 terdapat 6.097 SPPG yang tidak menyampaikan LPDH secara tertib dan disiplin,” ujar Ketut di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
BGN mencatat, jumlah SPPG yang terkena penangguhan tersebar di tiga wilayah. Sebanyak 1.801 unit berada di Sumatera, 2.616 unit di Jawa, Bali, dan Madura, serta 1.680 unit di wilayah Kalimantan hingga Papua.
BGN masih membuka kesempatan bagi SPPG yang terkena penangguhan untuk kembali beroperasi. Pengelola wajib menyusun dan menyampaikan LPDH sesuai ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya, BGN akan memverifikasi format dan substansi laporan tersebut. Status penangguhan dapat dicabut apabila laporan dinyatakan benar dan memenuhi ketentuan.
Selama penangguhan berlangsung, SPPG terkait tidak menerima insentif. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap pertanggungjawaban penggunaan anggaran Program MBG.
Ketut menegaskan, LPDH tidak hanya menjadi kewajiban administratif. Laporan itu juga berfungsi mendukung transparansi penggunaan APBN, pengukuran kebutuhan anggaran, serta pemantauan dan evaluasi program.
Pelaporan tersebut juga ditujukan untuk mencegah pengalihan atau penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya. Namun, informasi yang tersedia belum merinci identitas setiap SPPG yang dikenai penangguhan.
