PWI Banten Gelar Rapat Pleno Akhir Tahun di Tangerang

TANGERANG,– Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banten menggelar Rapat Pleno Diperluas dengan tema “Mari Kita Taati PD/PRT PWI Demi Menjaga Marwah PWI yang Kita Cintai”. Acara yang berlangsung di Kantor Sekretariat bersama PWI Kota Tangerang, pada Selasa 24 Desember 2024, ini membahas berbagai dinamika organisasi dan isu terkini yang dihadapi PWI, khususnya di Provinsi Banten.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Banten, M Hopip, menegaskan pentingnya menjaga etika dan tata krama dalam berorganisasi, termasuk dalam penggunaan media sosial. “Kita harus bisa menjaga perilaku dan komunikasi, baik di ruang publik maupun media sosial. Etika, tata krama, dan persatuan harus menjadi prioritas utama. Kita tetap solid sebagai anggota PWI di bawah komando Ketua PWI Provinsi,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh Ketua PWI Banten harus dihormati dan dilaksanakan. “Para ketua PWI kabupaten/kota harus mampu mengorganisir anggotanya dengan baik. Jangan bersikap abu-abu. Kita boleh berteman, tapi organisasi punya aturan yang harus ditaati,” tambahnya.

Ketua PWI Banten, Rian Nopandra juga menyinggung dinamika dualisme yang terjadi di tubuh PWI Pusat. Ia menyatakan bahwa situasi itu telah menjadi perhatian serius, termasuk upaya fasilitasi dari Wakil Menteri Komunikasi dan Digital untuk mempercepat pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB).

Namun, ia mengungkapkan rasa kecewa atas situasi yang terjadi di pusat yang berdampak hingga ke daerah, termasuk adanya Konferensi Wilayah Luar Biasa di provinsi Banten yang dinilainya cacat menabrak PD PRT PWI. “Saya sebenarnya malu dengan situasi ini. Seolah-olah kita hanya memperebutkan kekuasaan. Tapi saya meminta kita tetap solid dan tidak terpecah-belah,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa dirinya telah terpilih secara sah melalui konferensi di Anyar yang dihadiri oleh seluruh ketua PWI kabupaten/kota di Banten. Hal ini berbeda dengan pihak lain yang dianggap melanggar Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga (PD/PRT) PWI.

“Permasalahan dualisme ini dipicu oleh dugaan penyalahgunaan dana oleh mantan Ketua PWI Pusat, yang menyebabkan Dewan Kehormatan memberhentikan oknum-oknum terkait dari keanggotaan hingga memecah belah PWI daerah,” jelasnya.

Rian Nopandra menegaskan bahwa PWI Banten tetap konsisten berjuang bersama PWI Provinsi lainnya seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur, yang mendominasi suara pemilih untuk menjaga integritas organisasi. “Mayoritas pemilik suara di PWI masih waras dan berpihak pada aturan. Kita ingin PWI tidak menjadi bahan cemoohan organisasi lain,” ujarnya.

Rapat pleno ini diharapkan menjadi langkah penting dalam menjaga soliditas dan profesionalisme anggota PWI Banten, sekaligus memperbaiki citra organisasi di mata publik. “Ini adalah sejarah yang harus kita hadapi bersama demi perbaikan PWI ke depan,” tutupnya.