Surabaya,- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi kembali terpilih sebagai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) untuk periode 2025–2030 dalam Sidang Pleno IV Musyawarah Nasional (Munas) VII APEKSI 2025, di Surabaya, Jumat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) Komjen Pol. Tomsi Tohir Balaw mengucapkan selamat dan terima kasih atas terpilihnya kembali Eri Cahyadi sebagai Ketua Dewan Pengurus Apeksi periode 2025-20230.
“Terima kasih kepada Pak Eri dan pengurus lainnya, atas jerih payah untuk kebersamaan dan memajukan Apeksi serta berkontribusi kepada masyarakat kita” kata Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengatakan, Kemendagri akan terus mendukung penuh Ketua Apeksi Eri Cahyadi serta anggotanya agar bisa membawa perubahan bagi negeri ini serta diharapkan bisa menjadi wadah bagi kota-kota di Indonesia untuk berinovasi dan jika ada satu kota yang memiliki sebuah inovasi atau program, bisa meniru inovasi atau program tersebut untuk diterapkan di masing-masing kotanya.
“Menjiplak itu kan lebih gampang, walaupun menjiplak itu tidak mudah, tapi akan lebih cepat (menerapkan inovasinya). Seperti halnya yang dilakukan oleh Kota Gorontalo, itu programnya memberikan satu butir telur rebus yang diantar langsung oleh Karang Taruna kepada ibu hamil dan anak kurang gizi. Nah, dengan seperti ini, modal sedikit, tapi stunting cepat berkurang,” katanya.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan terima kasih kepada Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dan jajaran anggota Apeksi atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
“Wali kota ini ketika ada permasalahan tidak hanya dibebankan kepada pengurus, tapi semua menjadi satu bagian, dan itu sudah disepakati bersama. Sehingga, nanti ketika ada rekomendasi-rekomendasi dari Komwil maka kita akan rapatkan dan menjadi satu bagian,” katanya.
Ia mengatakan, bahwa kota yang tergabung ke dalam Apeksi harus memiliki visi misi yang bisa menunjang program visi misi Presiden RI Prabowo Subianto. Maka dari itu, ia menyebutkan, ketika memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Ia mencontohkan salah satu program Presiden Prabowo soal Indonesia bebas sampah di tahun 2029. Adanya program tersebut, maka setiap kota harus memiliki tempat pemilahan mandiri untuk mengurangi tumpukan sampah di Indonesia.
“Maka yang kita lakukan hari ini adalah menentukan bagaimana kita bisa mengurangi sampah, salah satunya adalah memilah sampah dari rumah. Menteri Lingkungan Hidup (LH) kemarin juga menyampaikan untuk kota penghasil sampah 1.000 ton per hari akan diberi alat menggunakan biaya dari pusat,” tuturnya.
Selain itu, ia juga menyinggung soal sistem satu data. Menurunnya, jika setiap kota memiliki sistem satu data dari pemerintah pusat, maka masalah kemiskinan, stunting, dan sebagainya bisa teratasi dan diintervensi oleh masing-masing pemerintah kota.
“Karena data kami berbeda dengan data yang disurvei oleh BPS. Tadi beliau (Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir) alhamdulillah sudah dirapatkan dengan Pak Menteri (Mendagri Tito Karnavian) dan BPS, sehingga dengan begitu data itu bisa diberikan kepada kami by name by addres dan kami bisa mengintervensi keluarga miskin dan anak-anak yang kategori stunting,” katanya.
