MALUKU UTARA – Konflik yang pecah antara warga Desa Sibenpopo dan Desa Banemo, Kecamatan Patani Barat, dipastikan bukan dipicu isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melainkan akibat provokasi informasi palsu yang menyebar luas.
Kapolda Maluku Utara, Waris Agono, menegaskan bahwa narasi konflik berbasis SARA yang beredar di masyarakat tidak benar dan justru memperkeruh situasi di lapangan.
Melalui Kabidhumas Polda Maluku Utara, Wahyu Istanto Bram W, dijelaskan bahwa pemicu utama kerusuhan adalah kabar bohong yang menyebut korban selamat menuding warga Desa Sibenpopo sebagai pelaku.
“Setelah dikonfirmasi langsung, korban tidak pernah membuat pernyataan tersebut. Informasi yang tidak benar inilah yang memicu emosi warga hingga terjadi penyerangan,” tegasnya.
Akibat provokasi hoaks tersebut, warga Desa Banemo melakukan aksi penyerangan dan pembakaran sejumlah rumah di Desa Sibenpopo. Ironisnya, rumah-rumah yang dibakar tidak hanya milik satu kelompok, tetapi juga milik warga dengan latar belakang agama berbeda.
“Fakta di lapangan menunjukkan, rumah warga Muslim turut menjadi korban, meskipun identitas rumah warga Nasrani ditandai dengan simbol salib. Hal ini menjadi bukti kuat bahwa kekerasan terjadi secara membabi buta, bukan karena sentimen agama,” tegasnya.
Polisi menilai insiden ini sebagai bentuk aksi main hakim sendiri yang dipicu disinformasi, bukan konflik identitas.
Polda Maluku Utara mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama di media sosial yang kerap menjadi sumber penyebaran hoaks.
Aparat juga menegaskan akan menindak tegas pelaku kekerasan maupun pihak yang menyebarkan informasi palsu yang memicu konflik.
Selain itu, aparat TNI-Polri bersama pemerintah daerah terus berkoordinasi untuk menjaga situasi tetap kondusif serta memastikan proses hukum berjalan profesional dan transparan.
Polisi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri dan mempercayakan penanganan konflik kepada aparat guna mencegah eskalasi lebih luas.
