SERANG – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Serang, Supiyanto, menyatakan optimisme dalam upaya mengoptimalkan pendapatan daerah melalui sinergi antara DPRD, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Menurut Supiyanto, pihaknya bersama mitra kerja berupaya memastikan seluruh potensi pajak daerah dapat tergali secara maksimal dan tepat sasaran.
“Kami bersama Bapenda terus mencari cara agar objek-objek wajib pajak sesuai aturan, tidak ada kebocoran, dan target pendapatan bisa tercapai,” ujar Supiyanto, anggota Fraksi PKS, Rabu (1/10/2025).
Ia menegaskan, capaian pendapatan yang optimal akan berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai kegiatan dan program OPD.
“Kalau target pendapatan sesuai, otomatis kegiatan dan belanja daerah juga bisa berjalan maksimal,” tambahnya.
Supiyanto menjelaskan, saat ini APBD Kabupaten Serang tengah memasuki tahap penyusunan untuk tahun anggaran 2026. Berdasarkan data nota kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2026, terdapat potensi penurunan dana transfer umum dari pemerintah pusat.
Pada tahun 2025, dana transfer umum Kabupaten Serang tercatat sebesar Rp2,45 triliun, sementara untuk tahun 2026 menurun menjadi sekitar Rp1,95 triliun, atau berkurang sekitar Rp492 miliar.
Penurunan tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan fiskal daerah, sehingga ruang fiskal Pemerintah Kabupaten Serang menjadi lebih terbatas.
“Meski ada pengurangan alokasi transfer ke daerah, hal ini tidak boleh melemahkan semangat kita dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Serang,” tegas Supiyanto.
Meski menghadapi tantangan penurunan anggaran, Komisi III tetap optimistis dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
“Kami yakin, dengan kerja sama dan koordinasi yang baik bersama Bapenda, potensi PAD bisa terus ditingkatkan meskipun ada penurunan alokasi anggaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD Kabupaten Serang akan terus memperkuat fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap sektor-sektor penghasil pendapatan daerah agar kinerja keuangan pemerintah tetap sehat, efisien, dan berdaya saing.
