Masyarakat Labuhanbatu “Miris” akibat kelangkaan Gas LPG 3Kg,ketua DPRD Labuhanbatu akan panggil intansi terkait dan Pertamina
Labuhanbatu – 1Kelangkaan tabung gas LPG 3 kilogram atau yang dikenal sebagai “gas melon” dalam beberapa hari terakhir membuat masyarakat Labuhanbatu resah. Di sejumlah pangkalan dan pengecer, stok gas bersubsidi sulit ditemukan.
Kalaupun tersedia, warga mengaku harus mengantre dan membeli dengan harga yang jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Pasalnya, kelangkaan terjadi secara merata di sejumlah wilayah, sementara kebutuhan rumah tangga dan pelaku usaha kecil terhadap LPG 3 kilogram tetap tinggi setiap harinya.
Tidak sedikit warga menduga adanya persoalan dalam rantai distribusi hingga dugaan permainan yang menyebabkan pasokan gas bersubsidi tidak sampai secara optimal kepada masyarakat yang berhak menerima.
Saat dikonfirmasi terkait kelangkaan tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Labuhanbatu, Khairuddin Nasution, S.Sos, menyarankan agar persoalan tersebut dikonfirmasi kepada Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Setdakab Labuhanbatu.
“Coba konfirmasi ke Kabag SDA, karena untuk pengawasan bagian SDA,” ujarnya singkat.
Sementara itu, Ketua DPRD Labuhanbatu, Arjan Priadi Ritonga, menegaskan pihaknya akan segera mengambil langkah untuk mengetahui penyebab pasti kelangkaan LPG bersubsidi tersebut.
“Dalam hal ini kami akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak terkait, baik pemerintah daerah maupun Pertamina. Kalau pun diperlukan sidak ke lapangan akan dilaksanakan, karena kemungkinan LPG subsidi bisa jadi tidak tepat sasaran,” tegas Arjan.
Pernyataan Ketua DPRD tersebut memperkuat dugaan bahwa persoalan distribusi dan ketepatan sasaran penerima subsidi perlu menjadi perhatian serius. Sebab, LPG 3 kilogram sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu dan pelaku usaha mikro.
Di sisi lain, Kepala Bagian SDA Setdakab Labuhanbatu, Hadi Akmal Lubis, mengungkapkan bahwa persoalan serupa tidak hanya terjadi di Labuhanbatu, melainkan juga dirasakan di berbagai daerah di Sumatera Utara.
“Iya, seluruh Sumatera Utara,” ujarnya saat dikonfirmasi.
Menurut Hadi, pihaknya telah melakukan koordinasi terkait kondisi tersebut.
“Sudah koordinasi,” katanya.
Ia juga mengungkapkan adanya indikasi pengurangan kuota yang sedang berupaya dikonfirmasi kepada pihak Pertamina.
“Ada pengurangan kuota. Ini yang mau dikonfirmasi ke Pertamina. Sementara kita kalau bisa meminta penambahan kuota,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan baru. Jika memang terjadi pengurangan kuota, apa alasan di balik kebijakan tersebut? Apakah pengurangan kuota menjadi penyebab utama kelangkaan yang terjadi di lapangan, atau ada persoalan lain dalam distribusi yang membuat gas subsidi sulit diperoleh masyarakat?
Masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah daerah, DPRD, dan Pertamina untuk mengatasi kelangkaan yang terus berlanjut.
Sebab jika kondisi ini dibiarkan, dampaknya tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada LPG 3 kilogram untuk menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari.
Transparansi data distribusi, evaluasi kuota, hingga pengawasan ketat terhadap penyaluran LPG subsidi dinilai menjadi langkah penting agar bantuan energi dari negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan di tengah kesulitan rakyat.
