Blitar – Miris, hubungan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Blitar kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto, mengungkapkan bahwa komunikasi dan kerja sama antara legislatif dan eksekutif saat ini tidak berjalan harmonis. Hal ini, menurutnya, berdampak langsung pada tertundanya pembangunan di berbagai sektor. Pernyataan ini disampaikan dalam wawancara pada Senin (11/08/2025).
Sugianto menjelaskan bahwa terhambatnya pembangunan bukan hanya masalah teknis, tetapi juga disebabkan oleh kurangnya koordinasi serta kemauan politik dari kedua belah pihak. Ia menyoroti beberapa faktor utama yang memicu kondisi tersebut. Pertama, rapat-rapat paripurna yang seharusnya menjadi forum untuk pengambilan keputusan penting sering kali tidak mencapai kuorum. Akibatnya, pembahasan anggaran, persetujuan program, hingga pengesahan kebijakan menjadi tertunda.
“Kita bicara soal nasib masyarakat, namun rapat-rapat yang seharusnya menjadi sarana penyelesaian justru tidak berjalan maksimal karena tidak kuorum,” ungkap Sugianto.
Faktor kedua adalah pelaksanaan pembangunan yang sudah diprogramkan namun tidak berjalan sesuai rencana. Padahal, berbagai proyek infrastruktur dan layanan publik sangat dinantikan oleh masyarakat.
“Rakyat sudah menunggu aksi nyata dari eksekutif, namun yang mereka lihat hanya sekadar rencana di atas kertas,” tegasnya.
Sugianto juga menilai bahwa eksekutif terlihat mengulur-ulur waktu dalam proses pembangunan tanpa alasan yang jelas. Ia mengungkapkan bahwa ini tidak hanya merugikan waktu, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Proses yang terus tertunda membuat banyak pekerjaan tidak selesai tepat waktu. Dampaknya, pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat jadi terganggu,” ujarnya.
Ia memperingatkan bahwa jika hubungan antara legislatif dan eksekutif terus berada di titik nadir, dampaknya akan semakin luas. Tidak hanya infrastruktur fisik yang terbengkalai, tetapi juga program-program sosial, ekonomi, dan layanan publik lainnya akan terhambat.
Sugianto mendesak agar kedua belah pihak segera duduk bersama, membangun kembali komunikasi yang sehat, dan memprioritaskan kepentingan masyarakat di atas kepentingan politik atau kelompok tertentu.
“Kita ini diberi mandat oleh rakyat untuk bekerja, bukan untuk saling menghambat. Jika hubungan ini tidak segera diperbaiki, yang paling dirugikan adalah masyarakat Kabupaten Blitar,” pungkasnya.
