SUBANG – Kegiatan KP3 di SMAN 10 Kota Bekasi menuai sorotan setelah muncul keterangan mengenai pembayaran Rp450 ribu per siswa. Orang tua mempertanyakan dasar pembiayaan, transparansi pengelolaan dana, serta tanggung jawab sekolah dan komite.
Narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa informasi pembayaran disampaikan secara langsung kepada orang tua. Penyampaian tersebut disebut berlangsung melalui komunikasi pribadi hingga kunjungan dari rumah ke rumah.
“Nominal yang disampaikan kepada orang tua sebesar Rp450 ribu. Penyampaiannya dilakukan secara langsung, bukan melalui surat resmi sekolah,” ungkap narasumber.
Narasumber menyebut sasaran pembayaran mencapai 510 siswa. Jika nominal tersebut berlaku untuk seluruh siswa, potensi dana yang terkumpul mencapai Rp229,5 juta. Namun, jumlah pembayaran aktual dan penerimaan dana masih membutuhkan bukti transaksi.
Persoalan lain muncul terkait keterbukaan informasi. Narasumber mengaku tidak diperbolehkan menyampaikan nominal pembayaran melalui grup komunikasi orang tua.
“Kenapa nominalnya tidak boleh disampaikan di grup orang tua? Seharusnya semua wali murid mendapatkan informasi yang sama,” katanya.
Menurut narasumber, orang tua juga belum menerima surat resmi yang menjelaskan dasar kegiatan, rincian pembiayaan, sifat pembayaran, serta mekanisme pertanggungjawaban dana.
Narasumber turut menyinggung penggunaan nama KCD Wilayah III dan Gubernur Jawa Barat dalam pembahasan KP3. Ia mengaku pernah mengajukan surat terkait pembentukan panitia kegiatan.
Dalam pembahasan tersebut, narasumber menyebut muncul pernyataan persetujuan. Ia juga mengungkap adanya usulan keterlibatan unsur TNI untuk memberikan materi kegiatan.
“Dalam pembahasan itu, ada penyampaian mengenai persetujuan pembentukan panitia dan usulan keterlibatan TNI,” ujar narasumber.
Pernyataan tersebut masih memerlukan konfirmasi dari KCD Wilayah III dan pihak terkait. Persetujuan pembentukan panitia juga tidak otomatis berarti persetujuan terhadap mekanisme pengumpulan dana.
Selain KP3, narasumber menyampaikan adanya pembicaraan mengenai kebutuhan meubelair sekolah senilai Rp88 juta. Namun, informasi tersebut masih berupa wacana dan belum dapat dipastikan sebagai keputusan pengadaan.
Orang tua membutuhkan penjelasan mengenai sumber anggaran, kebutuhan barang, mekanisme pengadaan, serta kemungkinan pembebanan biaya kepada wali murid.
Persoalan transparansi pembiayaan tersebut turut mendorong awak media menempuh jalur pengaduan. Awak media mendatangi Lembur Pakuan, Subang, dan mendaftar pada pos pengaduan hingga memperoleh nomor antrean R006.
Awak media menyebut diterima oleh staf Dedi Mulyadi. Konsultasi kemudian berlanjut bersama Sertu Tri S dari Kodim 0605/Subang.
Dalam konsultasi tersebut, awak media menyampaikan permohonan audit terhadap seluruh SMAN dan SMKN di Kota serta Kabupaten Bekasi. Permohonan itu berkaitan dengan dugaan persoalan pengelolaan dana, pembiayaan kegiatan, dan transparansi keuangan sekolah.
Permohonan audit tersebut belum dapat dimaknai sebagai bukti adanya pelanggaran. Pemeriksaan dokumen diperlukan untuk memastikan kesesuaian pengumpulan dan penggunaan dana dengan ketentuan yang berlaku.
Pihak sekolah dan komite perlu menjelaskan dasar pembayaran Rp450 ribu, apakah bersifat wajib atau sukarela, rekening penerima, jumlah dana terkumpul, serta laporan penggunaannya.
Awak media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan. Penjelasan para pihak akan menjadi bagian penting dalam memastikan fakta dan menjaga keberimbangan pemberitaan.
