KUANTAN SINGINGI — Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menertibkan aktivitas PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) dan mencabut izin pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) di Provinsi Riau.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengembalikan penguasaan kawasan hutan kepada negara sekaligus menindak dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya alam.
Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menyampaikan penertiban tersebut dalam keterangan pers, Jumat (20/11/2026).
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan membiarkan aktivitas usaha yang melanggar ketentuan pemanfaatan kawasan hutan.
“Langkah ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi kawasan hutan serta memperbaiki tata kelola kehutanan,” demikian substansi penjelasan Satgas PKH.
PT GSL Diduga Tampung Hasil Perkebunan dari Kawasan Hutan
Dalam penanganan PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi, Satgas PKH menemukan indikasi aktivitas pabrik kelapa sawit (PKS) nonkebun yang membeli dan mengolah tandan buah segar dari perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin.
Temuan tersebut menjadi perhatian karena keberadaan pabrik diduga turut mendorong perluasan perambahan hutan untuk kepentingan perkebunan kelapa sawit.
Atas dasar itu, Satgas PKH merekomendasikan pembatalan status berproses permohonan pelepasan kawasan hutan seluas sekitar 32 hektare.
Satgas juga merekomendasikan penolakan permohonan tersebut dan penguasaan kembali areal oleh negara.
PT RAPP Kehilangan Izin Pengelolaan 338.536 Hektare
Selain menertibkan PT GSL, pemerintah mencabut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP yang beroperasi di Kabupaten Pelalawan.
Pencabutan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 tertanggal 19 November 2026.
Keputusan itu menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin atas areal kerja PT RAPP seluas sekitar 338.536 hektare.
Satgas PKH mendasarkan keputusan tersebut pada sejumlah temuan pelanggaran lingkungan dan pemanfaatan kawasan.
Temuan itu mencakup kebakaran lahan gambut berulang serta perkebunan kelapa sawit seluas sekitar 18.362,74 hektare.
Petugas juga menemukan bukaan tambang tanpa izin seluas sekitar 541,46 hektare dan kerusakan kawasan lindung sekitar 211,54 hektare.
Selain itu, pemerintah menyoroti persoalan perlindungan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo yang berdampak terhadap habitat gajah Sumatera.
Penghentian Aktivitas Tidak Menghapus Tanggung Jawab Lingkungan
Pencabutan PBPH membuat seluruh kegiatan dalam areal izin PT RAPP harus berhenti. Kawasan tersebut selanjutnya kembali berada dalam penguasaan negara.
Namun, pencabutan izin tidak menghapus kewajiban perusahaan untuk memulihkan kerusakan lingkungan maupun mempertanggungjawabkan pelanggaran hukum.
Ketentuan tersebut menjadi penting agar penertiban tidak berhenti pada pencabutan dokumen perizinan.
Pemerintah juga perlu memastikan pemulihan ekosistem berjalan, terutama pada kawasan gambut, kawasan lindung, dan habitat satwa yang terdampak.
Barita menegaskan, Satgas PKH akan melanjutkan penertiban melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Ia menyebut pemerintah akan menjalankan langkah tersebut secara tegas, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Penindakan terhadap PT GSL dan PT RAPP sekaligus menjadi ujian konsistensi pemerintah dalam menjaga kawasan hutan dari praktik pemanfaatan yang melanggar aturan.
Keberhasilan penertiban nantinya tidak hanya diukur dari luas kawasan yang kembali dikuasai negara.
Pemerintah juga harus memastikan tidak terjadi kembali perambahan, kerusakan lingkungan, maupun penyalahgunaan kawasan hutan untuk kepentingan bisnis.
Dengan demikian, penguasaan kembali kawasan hutan harus diikuti pengawasan ketat dan pemulihan lingkungan secara nyata demi menjaga aset negara serta kepentingan masyarakat.
Catatan redaksi: Naskah ini disusun berdasarkan bahan keterangan yang diberikan. Sebelum publikasi, redaksi perlu memverifikasi salinan SK Menteri Kehutanan Nomor 971 Tahun 2026 dan rincian temuan pelanggaran agar seluruh informasi akurat serta berimbang.