CILEGON — Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Banten, Rian Nopandra, angkat bicara terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 untuk jenjang SMA/SMK di Provinsi Banten. Menurutnya, proses SPMB tahun ini menimbulkan banyak keluhan dari masyarakat, khususnya orang tua calon siswa.
Hal itu disampaikan Rian saat menjadi narasumber dalam program Podcast Lugas TV, Minggu malam (22/6/2025). Ia menyebut, sejak dibukanya Posko Pengaduan SPMB 2025 oleh PWI Banten, pihaknya telah menerima banyak laporan terkait kesulitan pendaftaran secara daring.
“Bukan hanya aduan langsung dari para orang tua, kami juga mencermati banyak pemberitaan media yang mengangkat keluhan serupa. Mulai dari kendala teknis hingga dugaan praktik tak sehat dalam proses seleksi,” kata Rian yang akrab disapa Opan.
PWI Banten, kata dia, tengah melakukan pendataan dan klasifikasi terhadap semua laporan masyarakat. Seluruh aduan itu akan segera disampaikan secara resmi kepada Gubernur Banten, Andra Soni.
“Kami akan sampaikan semua masukan ini ke Gubernur. Jangan sampai sistem SPMB di masa Pak Andra justru lebih buruk dari tahun sebelumnya,” tegasnya.
Opan juga menyoroti sistem pada website SPMB 2025 yang dinilai tertutup dan minim akses publik. Berbeda dengan tahun lalu (2024) saat sistem masih bernama PPDB, kali ini hanya calon siswa yang dapat mengakses informasi pendaftaran.
“Kalau tahun lalu semua bisa memantau langsung dari website, sekarang publik tidak bisa mengakses sama sekali. Ini jelas menghilangkan fungsi kontrol sosial,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa klasifikasi antara jalur domisili dan prestasi dalam sistem SPMB kali ini kurang jelas dan membingungkan masyarakat.
“Kita harus dorong agar Dinas Pendidikan Provinsi Banten menjawab persoalan ini secara terbuka. Masyarakat perlu kejelasan, bukan justru dibuat bingung oleh sistem yang rumit dan tertutup,” bebernya.
Lebih jauh, Rian juga menyoroti isu dugaan praktik titip-menitip calon siswa yang masih terjadi di sejumlah sekolah.
“Kami mendengar praktik itu masih ada. Ini harus jadi perhatian bersama. Jangan sampai siswa berprestasi justru tersisih karena permainan semacam itu. Kami mendorong wartawan PWI untuk turut melakukan investigasi jika menemukan indikasi ini,” ucapnya.
Tak hanya itu, ia mengkritisi sikap tertutup sejumlah kepala sekolah dan panitia SPMB terhadap wartawan yang ingin mencari informasi.
“Banyak wartawan yang kesulitan menghubungi pihak sekolah. Ini menjadi pertanyaan besar, apakah ada yang ingin disembunyikan? Jika sistemnya transparan, kenapa jurnalis justru dipersulit?” tanyanya.
PWI Banten, lanjut Opan, akan terus mengawal proses ini demi memastikan hak pendidikan masyarakat terpenuhi secara adil dan transparan.
“Semua masukan masyarakat akan kami teruskan ke Gubernur. Kami ingin suara publik didengar. Jika benar-benar ingin transparan, tidak boleh ada ruang tertutup dalam proses pendidikan seperti ini,” pungkasnya.
