JAKARTA — PWI Pusat mendorong penguatan komunikasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui model PRISM untuk merespons perubahan pola komunikasi masyarakat dan tantangan kepercayaan publik.
Gagasan tersebut dituangkan dalam buku Model Manajemen Komunikasi dalam Merekonstruksi Citra Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditulis Pengurus PWI Pusat, Dr. Eddy Iriawan.
Eddy yang menjabat Ketua Departemen Hukum dan HAM PWI Pusat mengembangkan buku tersebut dari hasil disertasinya pada Program Studi Doktor Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Sumatera Utara (USU).
Menurut Eddy, perubahan teknologi informasi membuat persoalan di lingkungan kepolisian dapat dengan cepat menjadi perhatian publik.
“Buku ini merupakan hasil disertasi saya. Dari penelitian ini saya mencoba melihat bagaimana institusi kepolisian menghadapi perubahan pola komunikasi masyarakat di tengah banjir informasi, terutama melalui media sosial,” kata Eddy kepada wartawan.
Ia mengatakan persoalan komunikasi Polri tidak lagi hanya berkaitan dengan penyampaian informasi. Respons institusi terhadap pengaduan, kritik dan pengalaman masyarakat juga ikut membentuk persepsi publik.
Salah satu fenomena yang menjadi perhatian dalam penelitian tersebut adalah munculnya istilah “no viral, no justice” dalam berbagai kasus yang melibatkan pelayanan kepolisian.
“Bagaimana diksi ‘no viral, no justice’ bisa direduksi oleh institusi Polri menjadi salah satu persoalan yang coba dijawab melalui pendekatan komunikasi dalam buku ini,” ujar Eddy.
Buku tersebut menawarkan model PRISM sebagai kerangka pengelolaan komunikasi Polri. PRISM merupakan singkatan dari Participation, Responsiveness, Integrity, Synergy, dan Monitoring.
Kelima unsur itu menempatkan partisipasi masyarakat, kecepatan respons, integritas, sinergi antarlembaga dan pemantauan isu sebagai bagian yang saling berkaitan.
Eddy menyebut penelitian dalam buku tersebut menemukan angka 66,2 persen citra negatif Polri yang dikaitkan dengan pengalaman buruk individu ketika berurusan dengan polisi.
Ia menyebut salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan masyarakat yang tidak memperoleh respons atas pengaduan yang disampaikan kepada kepolisian.
Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks ketika kasus yang melibatkan oknum kepolisian berkembang melalui media massa dan media sosial.
Model PRISM kemudian menawarkan sejumlah tahapan pengelolaan isu. Tahapan itu mencakup identifikasi isu sejak awal, pemantauan aktivitas tagar, pengelompokan isu, pembacaan konteks sosial dan pemetaan aktor penyebar narasi.
Tahap berikutnya mencakup penyusunan respons berbasis data, kolaborasi dengan lembaga terkait, dialog dengan masyarakat, evaluasi dampak komunikasi dan dokumentasi hasil.
Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan PWI Pusat berencana menggelar bedah buku tersebut dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk institusi kepolisian.
Munir mengatakan gagasan buku tersebut berangkat dari PWI Pusat sebagai bentuk kontribusi pemikiran terhadap penguatan komunikasi Polri.
“Ide buku ini berangkat dari PWI Pusat sebagai sumbangan pemikiran kepada Polri. Kemudian ditulis dan dikembangkan oleh Dr. Eddy Iriawan,” kata Munir.
Menurut Munir, perubahan lanskap informasi membuat Polri menghadapi tantangan komunikasi yang berbeda dibandingkan sebelumnya.
“Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui komunikasi satu arah. Kepercayaan tumbuh ketika masyarakat melihat keterbukaan, respons, integritas dan kesungguhan institusi dalam menyelesaikan persoalan,” ujarnya.
PWI Pusat berharap bedah buku tersebut menjadi ruang pertukaran gagasan antara pers, akademisi, kepolisian dan pemangku kepentingan lainnya.
Forum tersebut diarahkan untuk membahas strategi komunikasi Polri di tengah perubahan pola konsumsi informasi dan meningkatnya pengaruh media sosial terhadap pembentukan persepsi publik.
