MAYBRAT – Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Distrik Mare, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, dipalang sekelompok warga yang mengatasnamakan tim sukses wilayah pendukung pasangan Bupati Karel Murafer–Ferdinando Solossa (MUSA), Rabu (29/4/2026).
Aksi tersebut dipicu kekecewaan terhadap proses pelantikan kepala puskesmas baru yang dinilai tidak sesuai harapan masyarakat setempat.
Koordinator lapangan pendukung pasangan MUSA wilayah Distrik Mare, Natalis Reget Bame, mengatakan pemalangan dilakukan sejak malam sebelumnya, usai pelantikan pejabat di lingkungan Pemkab Maybrat.
“Kami melakukan pemalangan sebagai bentuk protes. Pengangkatan Kepala Puskesmas Mare seharusnya mempertimbangkan orang yang pernah mengabdi di puskesmas ini dan memahami kondisi wilayah,” ujar Natalis kepada wartawan.
Menurutnya, kepala puskesmas yang baru dilantik bukan berasal dari Distrik Mare, sehingga memicu kekecewaan para pendukung dan masyarakat yang merasa aspirasi mereka tidak diperhatikan.
Ia menilai pihak yang selama ini bekerja mendukung proses politik semestinya turut dipertimbangkan dalam pengisian jabatan strategis di daerah.
Sementara itu, mantan Kepala Puskesmas Mare, Martha Bame, menyatakan tidak mempermasalahkan pencopotannya dari jabatan tersebut. Namun, ia berharap penggantinya berasal dari internal Puskesmas Mare atau tenaga kesehatan yang telah lama mengabdi di wilayah itu.
“Saya tidak keberatan diganti, karena jabatan bukan milik selamanya. Tetapi sebaiknya yang dilantik adalah staf yang selama ini bekerja di Puskesmas Mare dan memahami kebutuhan masyarakat,” ujarnya melalui sambungan telepon.
Martha juga mengajak seluruh pihak untuk tetap menjaga kebersamaan dan mengutamakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Mari bergandengan tangan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih baik,” katanya.
Selain di Distrik Mare, aksi pemalangan juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah lain di Kabupaten Maybrat, di antaranya Yukase, Ayamaru, Kambuaya, Kampung Isir, Susumuk, hingga Kantor Bupati Maybrat.
Belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Maybrat terkait aksi pemalangan maupun tuntutan massa tersebut.
Peristiwa ini menjadi sorotan karena berdampak langsung terhadap pelayanan publik, khususnya layanan kesehatan masyarakat di Distrik Mare. (Yonas)
