Jakarta – Aksi damai yang digelar ratusan sopir truk dari berbagai organisasi buruh dan logistik pada Selasa (2/7) di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, berakhir ricuh setelah aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap sejumlah pimpinan aksi. Tindakan tersebut langsung menuai kecaman keras dari Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K-SARBUMUSI).
Aksi yang diikuti oleh K-SARBUMUSI, Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI), dan elemen lainnya tersebut bertujuan menyuarakan tuntutan revisi terhadap kebijakan Zero Overdimension Overload (ODOL), yang dinilai membebani sopir dan pekerja sektor logistik.
Namun, suasana damai berubah mencekam setelah aparat keamanan menangkap secara paksa Presiden DPP K-SARBUMUSI Irham Ali Saifuddin, Ketua RBPI Ika Rostiana, dan sejumlah perwakilan ASLI. Penangkapan ini disebut sebagai tindakan represif dan tidak proporsional, apalagi terjadi hanya sehari setelah peringatan HUT ke-79 Bhayangkara.
“Aksi kami berlangsung damai dan konstitusional. Justru aparat yang memicu kericuhan dengan penangkapan sewenang-wenang,” tegas Amalludin, Sekretaris DPC SARBUMUSI Jakarta Utara.
Sementara itu, Muhtar Said dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) K-SARBUMUSI menyebut tindakan polisi sebagai pelanggaran serius terhadap hak warga negara. Ia bahkan menuding Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro, sebagai pihak yang memberi komando represif terhadap massa aksi.
“Mereka datang membawa aspirasi, bukan ancaman. Tapi disambut dengan kekerasan,” ungkap Muhtar.
Tiga Tuntutan Kunci dari SARBUMUSI dan Aliansi
Aksi tersebut membawa tiga tuntutan utama:
- Pembebasan segera seluruh aktivis dan pimpinan organisasi yang ditangkap. K-SARBUMUSI memberikan ultimatum satu jam atau akan menggelar mogok nasional, yang dapat melumpuhkan rantai logistik nasional.
- Dialog terbuka dengan pemerintah, khususnya Menko Perekonomian Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, untuk membahas revisi UU ODOL dan pemberantasan pungli di sektor transportasi.
- Evaluasi total terhadap kebijakan Zero ODOL, yang dianggap tidak berpihak kepada realitas lapangan serta membuka ruang praktik premanisme dan pungutan liar.
Meskipun sempat dilakukan dialog antara massa dan Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan, negosiasi dinyatakan deadlock karena pemerintah bersikukuh melanjutkan kebijakan tanpa revisi.
Pantauan di Kantor DPP SARBUMUSI menunjukkan sejumlah pengurus struktural menunggu kabar pembebasan pimpinan mereka. Akhirnya, sekitar pukul 20.20 WIB, Presiden DPP SARBUMUSI Irham Ali Saifuddin dibebaskan dan tiba di kantor pusat dengan didampingi beberapa pimpinan lainnya.
Meski demikian, ketegangan belum mereda. Ketua DPC SARBUMUSI Jakarta Utara, Dudi A. S., menegaskan bahwa ini bukan akhir dari perjuangan.
“Ini bukan sekadar unjuk rasa. Ini perlawanan terhadap sistem yang menindas hak-hak pekerja logistik. Bila tak ada solusi konkret, mogok nasional hanya soal waktu,” tegasnya.
SARBUMUSI menyerukan solidaritas kepada masyarakat dan media untuk bersama-sama mengawal perjuangan para sopir truk. Mereka berharap publik memahami bahwa ini bukan sekadar persoalan teknis kendaraan, tetapi menyangkut keadilan struktural dan nasib ribuan pekerja yang menjadi tulang punggung logistik nasional.
Aksi ini menjadi momen krusial yang akan menguji keberpihakan pemerintah terhadap buruh serta kapasitas negara dalam mengelola kebijakan transportasi yang adil dan berkelanjutan.
