BEKASI – Sebulan setelah penggerebekan gudang yang diduga menjadi lokasi penimbunan solar di Kranggan, Jatisampurna, Kota Bekasi, pada 13 Oktober 2026, keberadaan dan status 14 kendaraan yang tercatat dalam data lapangan awak media masih menjadi tanda tanya.
Penggerebekan yang melibatkan tim operasional Polres Metro Bekasi Kota tersebut belum diikuti penjelasan resmi yang memadai. Publik masih menunggu informasi mengenai pemilik kendaraan, asal-usul solar, pengelola gudang, serta perkembangan penanganan perkara.
Yusup Bahtiar, awak media yang berada langsung di lokasi, mengungkapkan bahwa informasi dugaan penimbunan solar telah menjadi perhatian sebelum penggerebekan.
“Sekitar tiga bulan sebelum penggerebekan, Kanit Reskrim Polsek Jatisampurna IPDA Fajar bersama Bhabinkamtibmas Jati Raden AIPDA Azis sudah berkomunikasi dengan pengurus lingkungan untuk memastikan informasi mengenai aktivitas di dalam gudang,” ungkap Yusup.
Menurut Yusup, pengurus lingkungan mengaku tidak mengetahui aktivitas di dalam bangunan karena akses gudang tertutup.
Ia menjelaskan, pada Senin, 12 Oktober 2026, dirinya menerima telepon dari Kapolsek Jatisampurna. Komunikasi tersebut berkaitan dengan pemberitaan mengenai dugaan penimbunan solar di wilayah hukumnya.
“Keesokan harinya, Selasa, 13 Oktober 2026, saya berangkat menuju Polsek Jatisampurna sekitar pukul 13.00 WIB. Sekitar pukul 13.45 WIB, kami melakukan pembahasan bersama Kapolsek, Kanit Reskrim, Kanit Intel, Bhabinkamtibmas, dan pengurus lingkungan,” jelasnya.
Setelah pembahasan, rombongan bergerak menuju lokasi sekitar pukul 15.15 WIB. Yusup menegaskan bahwa pukul 13.00 WIB merupakan waktu keberangkatannya menuju Polsek, bukan waktu penggerebekan.
“Perlu saya luruskan, pukul 13.00 WIB itu waktu saya berangkat menuju Polsek, bukan waktu penggerebekan,” tegas Yusup.
Setibanya di lokasi, rombongan menghadapi kesulitan memasuki gudang. Akses bangunan tertutup dan penghuni sulit ditemui.
Yusup menjelaskan bahwa kesempatan masuk terbuka ketika sebuah paket dikirim ke lokasi. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan bersama tim operasional Polres Metro Bekasi Kota.
“Kesempatan masuk ke gudang terbuka ketika ada paket yang dikirim ke lokasi. Setelah itu, tim operasional Polres Metro Bekasi Kota masuk ke dalam gudang,” tuturnya.
Setelah berada di dalam gudang, personel Polsek Jatisampurna bertambah untuk memberikan pengamanan. Awak truk yang berada di lokasi terlihat terkejut dengan kedatangan petugas.
“Para awak truk kemudian dikumpulkan oleh personel Reskrim dan diminta duduk. Setelah itu, dilakukan pemeriksaan awal terhadap kendaraan Mitsubishi jenis engkel,” tambah Yusup.
Kesaksian tersebut menggambarkan proses masuk dan pemeriksaan awal di lokasi. Namun, jumlah kendaraan yang secara resmi diamankan, hasil pemeriksaan, dan berita acara penyitaan masih membutuhkan konfirmasi.
Sebulan berlalu, pertanyaan utama belum terjawab. Apakah benar terdapat 14 kendaraan di lokasi dan berapa unit yang resmi diamankan?
Siapa pemilik kendaraan tersebut? Siapa pemilik gudang dan pihak yang mengendalikan aktivitas di dalamnya?
Penyidik juga perlu menjelaskan asal-usul solar, volume BBM, dokumen pengangkutan, serta tujuan distribusinya. Jika ditemukan indikasi jaringan, pemeriksaan semestinya menelusuri pihak yang memasok, mengangkut, mengelola, dan memperoleh keuntungan.
Awak media belum memiliki dasar untuk menyimpulkan siapa pengendali kegiatan maupun pihak yang harus ditetapkan sebagai tersangka. Seluruh dugaan harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan.
Pada 28 Oktober 2026, awak media mendatangi Pusat Polisi Militer (Puspom) Mabes TNI. Kedatangan tersebut berkaitan dengan informasi mengenai dugaan keterlibatan anggota TNI dalam persoalan gudang solar Kranggan.
Langkah itu merupakan upaya meminta kejelasan, bukan bukti keterlibatan anggota tertentu. Identitas, bentuk keterlibatan, dan hubungan pihak yang disebut dengan aktivitas gudang harus diperiksa berdasarkan bukti.
Apabila terdapat prajurit yang terbukti terlibat, penanganannya harus mengikuti ketentuan hukum dan kewenangan institusi terkait. Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, klarifikasi resmi juga diperlukan.
UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 mengatur penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dalam Pasal 55.
Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana paling lama enam tahun penjara dan denda paling tinggi Rp60 miliar. Penerapannya bergantung pada pembuktian unsur tindak pidana.
UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin hak pers mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Pasal 6 juga mengatur peran pers dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi.
Sementara itu, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur kewajiban badan publik menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Ketentuan tersebut tetap memperhatikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17.
Apabila terdapat prajurit yang diduga terlibat, UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu diperhatikan sesuai kewenangan dan fakta perkara.
Awak media telah berupaya meminta penjelasan kepada Polres Metro Bekasi Kota. Namun, hingga naskah ini disusun, pertanyaan substantif mengenai perkembangan perkara belum memperoleh jawaban resmi yang memadai.
Awak media meminta kepolisian menjelaskan status penanganan perkara. Apakah masih dalam tahap penyelidikan atau telah memasuki penyidikan?
Awak media juga meminta jawaban atas enam pertanyaan berikut:
- Apakah benar terdapat 14 kendaraan di lokasi dan berapa yang resmi diamankan?
- Siapa pemilik kendaraan, pemilik gudang, dan pengelola aktivitas di dalamnya?
- Apakah sudah ada tersangka? Jika sudah, berapa orang dan apa perannya?
- Bagaimana hasil pemeriksaan terhadap awak truk dan BBM yang ditemukan?
- Apakah penyidik menemukan indikasi keterlibatan anggota TNI atau pihak lain?
- Institusi mana yang menangani perkara saat ini dan bagaimana perkembangan hukumnya?
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan. Awak media menyampaikannya sebagai bagian dari upaya memperoleh informasi yang akurat dan berimbang.
Sebulan telah berlalu, tetapi kepastian hukum belum sepenuhnya terungkap kepada publik. Penggerebekan tidak boleh sekadar menjadi peristiwa pembukaan pintu gudang tanpa kejelasan siapa pemilik, pengendali, dan pihak yang bertanggung jawab. Hukum tidak boleh seperti pisau yang hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai hukum, tanpa membedakan jabatan, seragam, maupun kekuasaan. Sebab, keadilan tidak boleh berhenti di depan pintu gudang.
