SABANG – Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mendorong peningkatan infrastruktur dasar dan kesejahteraan masyarakat di wilayah terluar Indonesia. Ketersediaan listrik, jaringan internet, dan air bersih menjadi sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Komitmen tersebut disampaikan Maruli saat melaksanakan pengawasan dan evaluasi Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar sekaligus meninjau infrastruktur di Kota Sabang, Provinsi Aceh, Jumat (13/11/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Maruli yang juga merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil membawa rombongan untuk melihat langsung kondisi wilayah perbatasan serta kesiapan fasilitas pendukung pertahanan negara.
Tinjau Pulau Rondo dan Kesiapan Pertahanan
Rangkaian kunjungan diawali dengan peninjauan Pulau Rondo, salah satu pulau terluar Indonesia yang memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan negara.
Di lokasi tersebut, Wapang TNI memeriksa Pos Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar beserta fasilitas pendukungnya.
Peninjauan ini bertujuan memastikan kesiapan personel, kondisi sarana prasarana, serta kemampuan prajurit dalam menjalankan tugas pengamanan wilayah terluar.
Selain aspek pertahanan, kunjungan tersebut juga menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur agar prajurit dapat menjalankan tugas secara optimal di kawasan yang memiliki tantangan geografis.
Rombongan kemudian melanjutkan peninjauan ke kawasan Titik Nol Kilometer Indonesia di Sabang dan Satuan Radar 101 TNI Angkatan Udara.
Di Satuan Radar 101, Maruli melihat langsung kondisi fasilitas radar dan kesiapan operasional satuan dalam mendukung pengawasan serta pemantauan wilayah udara nasional.
Keberadaan satuan radar tersebut memiliki peran penting dalam mendukung sistem pertahanan udara dan menjaga kewaspadaan terhadap dinamika wilayah udara Indonesia.
Listrik, Internet, dan Air Bersih Jadi Perhatian
Di sela kunjungan, Maruli mengungkapkan bahwa laporan yang diterimanya menunjukkan sejumlah wilayah pulau terluar masih menghadapi persoalan mendasar.
Persoalan tersebut meliputi keterbatasan pasokan listrik, jaringan internet, dan akses terhadap air bersih.
“Memang semua yang saya ada dapat laporan, semua punya permasalahan dengan listrik, internet, air bersih, yang seperti itu. Nanti kami akan diskusikan untuk memulai dari mana kita boleh bekerja,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kawasan perbatasan tidak cukup hanya mengandalkan penguatan pertahanan dan pengamanan wilayah.
Negara juga perlu memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap infrastruktur dasar yang menunjang kehidupan sehari-hari dan aktivitas ekonomi.
Maruli menegaskan bahwa peningkatan fasilitas harus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan.
“Bagaimana meningkatkan fasilitas supaya perekonomian mereka meningkat, umumnya seperti itu, tapi dengan dinamika yang berbeda-beda,” pungkasnya.
Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik dan persoalan berbeda sehingga pemerintah perlu menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masing-masing daerah.
Dengan demikian, pembenahan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya melihat kondisi nyata kawasan terluar sekaligus mengidentifikasi kebutuhan yang memerlukan koordinasi lintas sektor.
Penguatan pengamanan wilayah, peningkatan infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi aspek penting dalam membangun kawasan perbatasan yang tangguh.
Sebab, menjaga kedaulatan Indonesia di wilayah terluar juga harus berjalan seiring dengan menghadirkan kehidupan yang lebih layak dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya.
(Puspen TNI)
