JAKARTA — Pemerintah Indonesia berencana memperketat pengawasan impor kedelai mulai 1 Januari 2027 melalui persyaratan perizinan dan pemeriksaan baru.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan rencana tersebut kepada Reuters, Jumat (20/11/2026).
Pemerintah juga berencana menetapkan kedelai sebagai barang kebutuhan pokok penting dan komoditas strategis.
Hanif menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan terhadap pasokan kedelai nasional. Saat ini, Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Ketergantungan tersebut membuat pasokan kedelai rentan terhadap perubahan harga global dan fluktuasi nilai tukar rupiah.
Data impor menunjukkan Indonesia mendatangkan 2,56 juta ton kedelai sepanjang 2025. Nilai impornya mencapai 1,19 miliar dolar AS.
Amerika Serikat menyumbang impor senilai 1,03 miliar dolar AS. Angka tersebut setara sekitar 85 persen dari total nilai impor kedelai Indonesia.
Dokumen pemerintah yang ditelaah Reuters menyebut persyaratan baru direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2027.
Meski memperketat pengawasan, Hanif menegaskan pemerintah tidak akan menerapkan sistem impor satu pintu atau single gate.
Rencana tersebut muncul di tengah perundingan perjanjian perdagangan timbal balik antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Washington mendorong penghapusan hambatan nontarif dalam pembahasan perdagangan kedua negara. Pemerintah Indonesia sebelumnya juga menyepakati peningkatan impor produk pertanian Amerika Serikat sebagai bagian dari negosiasi tarif.
Pemerintah perlu menjelaskan rincian persyaratan perizinan dan mekanisme pemeriksaan sebelum kebijakan diterapkan.
Kepastian aturan juga dibutuhkan importir serta industri pengolahan kedelai, termasuk produsen tahu dan tempe.
Pelaku industri membutuhkan jaminan kelancaran pasokan agar perubahan tata kelola impor tidak mengganggu produksi dan harga jual kepada masyarakat.