JAKARTA – Pemerintah menyebut kesepakatan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) membuka peluang pasar digital bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia. Kesepakatan tersebut ditandatangani negara-negara ASEAN di Manila, Filipina, Sabtu (14/11/2026).
Pelaksana Tugas Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Fithra Faisal Hastiadi, mengatakan DEFA membuka akses pasar digital bagi pelaku usaha Indonesia di kawasan Asia Tenggara.
“Lewat DEFA, pemerintah membuka pintu pasar digital 680 juta warga ASEAN bagi UMKM Indonesia, dengan aturan yang sama soal pembayaran, perlindungan data, dan hak konsumen di seluruh kawasan,” kata Fithra di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Berdasarkan laporan e-Conomy SEA yang dikutip Bakom, nilai transaksi ekonomi digital Asia Tenggara mencapai USD368 miliar pada 2026. Kawasan tersebut memiliki sekitar 680 juta penduduk sebagai potensi pasar.
Fithra menjelaskan, Indonesia menyumbang sekitar sepertiga ekonomi digital Asia Tenggara. Nilai transaksi ekonomi digital nasional disebut hampir mencapai USD120 miliar pada 2026.
Nilai tersebut diproyeksikan meningkat menjadi USD227 miliar hingga USD360 miliar pada 2030.
Pemerintah juga mencatat penggunaan QRIS telah menjangkau 45,46 juta merchant hingga Juli 2026. Sebanyak 96,69 persen merchant tersebut merupakan pelaku UMKM.
Menurut Fithra, integrasi ekonomi digital dapat memperluas kesempatan UMKM menjangkau konsumen lintas negara. Namun, pelaku usaha tetap perlu memenuhi ketentuan pembayaran, perlindungan data, dan hak konsumen.
Pemerintah menjelaskan DEFA tidak langsung berlaku setelah penandatanganan. Indonesia masih harus menyiapkan proses ratifikasi dan penyesuaian regulasi domestik.
Kesepakatan tersebut akan efektif 180 hari setelah penandatanganan terakhir. Karena itu, kesiapan regulasi, kelembagaan, kapasitas, dan infrastruktur digital menjadi bagian penting pelaksanaannya.