SERANG — Penantian panjang warga Desa Wargasara, Pulau Tunda, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, akhirnya segera berakhir. Sekitar 300 rumah warga dipastikan akan menikmati sambungan listrik selama 24 jam, setelah puluhan tahun hanya mengandalkan listrik terbatas 6 hingga 12 jam per hari.
Kepastian tersebut menyusul penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dan PT Metta Energi Sejahtera yang dilakukan langsung oleh Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah di Pendopo Bupati Serang, Jumat (23/1/2026).
Kesepakatan ini terkait Percepatan Pengadaan Penyediaan Energi Listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Mandiri di Desa Wargasara, Pulau Tunda. Proyek tersebut meliputi pemasangan 14 unit panel surya monokristalin, penyediaan baterai lithium, pembangunan ruang distribusi daya, serta fasilitas pendukung lainnya.
Pulau Tunda sendiri merupakan wilayah kepulauan dengan jarak tempuh lebih dari 2,5 jam perjalanan laut dari daratan utama. Selama puluhan tahun, warga setempat hidup dengan keterbatasan akses listrik, yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.
Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, yang akrab disapa Ratu Zakiyah, menyatakan rasa syukur atas terwujudnya kerja sama tersebut. Ia menyebut Kabupaten Serang menjadi pilot project Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dalam pengembangan PLTS sebagai solusi energi di wilayah terpencil.
“Alhamdulillah, Kabupaten Serang dipercaya menjadi pilot project Kemendes PDT dalam penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Ini adalah solusi konkret bagi wilayah kepulauan seperti Pulau Tunda,” ujar Ratu Zakiyah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Kemendes PDT, khususnya kepada Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Nugroho Setijo Negoro, atas dukungan penuh terhadap program tersebut.
“Kerja sama ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Pulau Tunda yang selama bertahun-tahun hanya menikmati listrik terbatas. Dengan PLTS, kami berharap produktivitas dan perekonomian warga meningkat. Ini adalah bagian dari tanggung jawab pemerintah untuk memastikan akses layanan dasar yang berkeadilan,” tegasnya.
