BANDUNG — Serikat pekerja Jawa Barat berharap Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 mencapai 80 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Harapan tersebut muncul setelah pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi mengarah pada usulan sekitar 70 persen KHL atau setara Rp3 juta.

Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jawa Barat, Dadan Sudiana, menyampaikan harapan tersebut dalam pembahasan pengupahan menjelang penetapan UMP 2027.

“Kita masih berharap Jawa Barat 100 persen KHL. Tapi, ini tidak mungkin karena bicara tahapan. Kami berharap tahun ini bisa 80 persen dulu,” ujar Dadan.

Dadan mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mulai menggunakan KHL sebagai acuan penetapan upah secara bertahap.

Menurutnya, pendekatan tersebut dapat membantu mengurangi kesenjangan upah antardaerah.

Ia mencontohkan perbedaan nominal kenaikan upah antara pekerja di Bekasi dan Banjar jika pemerintah menggunakan persentase kenaikan yang sama.

“Bekasi dari enam juta, delapan persen, semakin jauh nanti Banjar semakin tertinggal,” tuturnya.

Dalam pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi, unsur pemerintah disebut mengusulkan UMP 2027 sekitar 70 persen KHL.

Jika menggunakan acuan tersebut, nilai UMP Jawa Barat diperkirakan mencapai Rp3 juta.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menghendaki penggunaan formula inflasi dan pertumbuhan ekonomi sesuai ketentuan pengupahan.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pembahasan UMP 2027 telah memasuki tahap akhir.

“Sudah, sudah hampir selesai. Tinggal diumumkan. Yang UMP sudah,” ujar Dedi, dikutip Jumat (20/11/2026).

Dedi belum mengungkapkan besaran maupun formula akhir penetapan UMP 2027.

Dengan demikian, angka Rp3 juta masih merupakan usulan dalam pembahasan dan belum menjadi keputusan resmi gubernur.