JAKARTA– Dalam 100 hari pertama masa tugasnya, Kementerian Hukum Republik Indonesia telah mencatat berbagai capaian penting dalam bidang legislasi, administrasi hukum, serta penguatan pembangunan hukum di Indonesia. Berikut beberapa pencapaian utama yang telah diraih hingga Kamis (6/2/2025):
1. RUU Narkotika dan Psikotropika Masuki Pembahasan Tingkat I di DPR
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memasuki tahap pembahasan tingkat I di DPR. Perubahan ini mencakup penggabungan antara regulasi narkotika dan psikotropika dalam satu RUU, yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam upaya penegakan hukum serta rehabilitasi bagi pengguna narkotika di Indonesia.
2. RUU Hukum Acara Perdata: Menggali Masukan Konstruktif dari Masyarakat
RUU Hukum Acara Perdata juga telah memasuki tahap pembahasan tingkat I di DPR, dengan fokus utama pada penyerapan masukan konstruktif dari masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menyusun regulasi hukum acara perdata yang lebih relevan, adaptif, dan bermanfaat bagi sistem hukum nasional.
3. RUU Perubahan atas UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
RUU Perubahan atas UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kembali menjadi prioritas pada periode pemerintahan saat ini. RUU ini telah melalui empat kali rapat persiapan dan kini memasuki tahap pembahasan di tingkat kementerian terkait, sebagai upaya memperkuat sistem hukum kepailitan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pelaku usaha.
4. Naturalisasi Atlet Keturunan Indonesia untuk Perkuat Timnas Sepakbola
Dalam mendukung prestasi olahraga nasional, Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) telah menyelesaikan naturalisasi tiga atlet sepak bola keturunan Indonesia—Kevin Diks, Noa Lang, dan Estella Loupattij—pada November 2024. Langkah ini disusul dengan proses naturalisasi tiga pemain tambahan, yakni Ole Romeny, Dion Markx, dan Tim Geypens, untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kebijakan ini selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam membangun sumber daya manusia (SDM) unggul dan meningkatkan prestasi olahraga nasional.
5. Peluncuran Layanan Pencatatan Sosial Enterprise di AHU Online
Sebagai bagian dari komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), Kementerian Hukum meluncurkan layanan pencatatan sosial enterprise melalui platform AHU Online. Sosial enterprise merupakan bentuk usaha yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga berfokus pada penyelesaian permasalahan sosial dan lingkungan. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong inovasi dan solusi nyata dalam bidang pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, serta keberlanjutan energi dan lingkungan.
Berbagai capaian dalam 100 hari pertama ini mencerminkan komitmen Kementerian Hukum dalam membangun sistem hukum yang lebih responsif, adaptif, serta mendukung kemajuan bangsa di berbagai sektor.
