Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Serang membuka ruang bagi perusahaan yang merasa terdampak untuk mengajukan usulan peninjauan atau penyesuaian data kepada pemerintah pusat.
Menurut Ferdianto, perusahaan yang memiliki lokasi dalam peta LBS, tetapi secara faktual telah berdiri bangunan pabrik, dapat mengajukan usulan dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai bahan verifikasi.
“Pemkab Serang akan membantu mengusulkan ke pemerintah pusat apabila lokasi yang masuk dalam penetapan LBS tersebut faktanya sudah berdiri pabrik. Perusahaan dapat mengajukan dengan membawa data-data yang dimiliki, seperti izin usaha, IMB, dan kelengkapan dokumen lainnya,” jelasnya.
Ia menegaskan, dokumen tersebut diperlukan sebagai bahan pendukung dalam proses pengusulan dan verifikasi lebih lanjut oleh instansi yang berwenang.
Persoalan ini diharapkan menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam melakukan pencocokan data administrasi dengan kondisi faktual di lapangan.
Sinkronisasi antara kebijakan perlindungan lahan pertanian dan perencanaan kawasan industri dinilai penting agar upaya menjaga ketahanan pangan tetap berjalan tanpa mengabaikan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Pemerintah juga diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap status lahan yang telah memiliki dasar perizinan maupun telah dimanfaatkan untuk kegiatan industri sebelum penetapan LBS/LSD diberlakukan.
Dengan demikian, diperlukan koordinasi lintas instansi serta mekanisme evaluasi yang transparan agar kebijakan tata ruang tidak menimbulkan ketidakpastian baru bagi dunia usaha. Kepastian regulasi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepercayaan investor dan keberlanjutan iklim investasi di Kabupaten Serang.
