SERANG, DIKSIBER.ID – Kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait penetapan Lahan Baku Sawah (LBS) dan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) menjadi sorotan di Kabupaten Serang, Banten. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memunculkan persoalan tata ruang hingga memengaruhi kepastian investasi di wilayah yang menjadi salah satu kawasan industri strategis di Provinsi Banten.
Sorotan muncul menyusul adanya indikasi tumpang tindih antara peta penetapan lahan pertanian dengan kawasan peruntukan industri yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Berdasarkan data yang disampaikan, luas Lahan Baku Sawah (LBS) di Kabupaten Serang saat ini mencapai sekitar 45.000 hektare. Namun, angka tersebut disebut masih berkaitan dengan target alokasi lahan pertanian dari pemerintah pusat yang diklaim mencapai 87 persen dari total luas wilayah kabupaten.
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha. Pasalnya, sejumlah lahan yang telah masuk dalam kawasan peruntukan industri, bahkan telah berdiri bangunan pabrik, terindikasi masuk dalam peta penetapan LBS maupun LSD.
Apabila persoalan tersebut tidak segera disinkronkan, dampaknya dikhawatirkan meluas, mulai dari ketidakpastian pemanfaatan ruang, hambatan perizinan, hingga terganggunya rencana pengembangan usaha dan investasi.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah proses penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Ketidaksesuaian antara peta LBS/LSD dengan dokumen tata ruang daerah berpotensi menyulitkan perusahaan dalam memperoleh kepastian kesesuaian pemanfaatan lahan.
Situasi ini juga menjadi perhatian bagi investor, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Sebab, kepastian hukum dan kejelasan tata ruang merupakan faktor penting dalam menentukan keberlanjutan kegiatan usaha maupun rencana penanaman modal.
Di tengah upaya pemerintah daerah mendorong pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi, persoalan tumpang tindih pemetaan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Jangan sampai kebijakan perlindungan lahan pertanian justru menimbulkan ketidakpastian terhadap lahan yang sebelumnya telah ditetapkan untuk kegiatan industri.
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Bidang Tata Ruang Kabupaten Serang, Ferdianto, menjelaskan bahwa penetapan LBS merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang telah ditetapkan.
