JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan kesiapan infrastruktur dan layanan transportasi untuk menghadapi Angkutan Lebaran 2026 dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.
Dalam rapat tersebut, Menhub Dudy memaparkan kesiapan pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, bersama seluruh pemangku kepentingan transportasi dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran.
Berdasarkan hasil survei potensi pergerakan masyarakat pada Angkutan Lebaran 2026, diperkirakan sekitar 50,60 persen penduduk Indonesia atau setara 143,91 juta orang akan melakukan perjalanan. Angka tersebut sedikit menurun sekitar 1,75 persen dibandingkan hasil survei pada 2025 yang memperkirakan pergerakan sekitar 146 juta orang.
Namun demikian, Menhub mengungkapkan bahwa realisasi pergerakan pada 2025 justru mencapai 154 juta orang, melampaui angka hasil survei.
“Hal ini menunjukkan bahwa mobilitas masyarakat pada masa Lebaran cenderung melampaui angka yang diperkirakan dalam survei,” ujar Dudy, pada Kamis (12/3/2026).
Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas tersebut, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah strategis, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, hingga penyeberangan, pemeriksaan kelaikan moda transportasi, hingga penambahan armada.
Selain itu, pemerintah juga memberikan stimulus ekonomi berupa diskon tarif tiket pesawat, kapal laut, kereta api, dan penyeberangan, serta penyelenggaraan program mudik gratis. Kebijakan lain yang disiapkan antara lain penerapan work from anywhere (WFA), rekayasa lalu lintas, serta pengaturan operasional kendaraan angkutan barang.
Dalam pemantauan operasional angkutan Lebaran, Kementerian Perhubungan juga memanfaatkan sistem pengawasan berbasis digital. Sistem tersebut mencakup pelaporan simpul dan jaringan transportasi, pemantauan pergerakan sarana, pemanfaatan drone untuk pemantauan langsung, hingga sistem pengaduan masyarakat.
“Pemantauan juga meliputi kondisi cuaca dan peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta pengawasan melalui 7.159 CCTV yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, BUMN, dan pihak swasta,” kata Dudy.
Untuk mengantisipasi kepadatan menuju pelabuhan penyeberangan, pemerintah menyiapkan skema buffer zone secara berlapis di Pelabuhan Merak. Buffer zone di jalan tol akan memanfaatkan sejumlah rest area mulai dari KM 13, KM 43 hingga KM 63.
Sementara buffer zone pelabuhan disiapkan di kawasan Pelabuhan Merak, Indah Kiat, BBJ, dan Ciwandan, serta sejumlah titik di jalan arteri untuk mencegah penumpukan kendaraan.
Selain itu, pemerintah menyiapkan lima jalur penyeberangan dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera selama Angkutan Lebaran 2026, yakni Merak–Bakauheni, Ciwandan–PT Wijaya Karya Beton, Ciwandan–Bakauheni, BBJ Bojonegara–BBJ Muara Pilu, serta PT Krakatau Bandar Samudera–Panjang sebagai jalur cadangan.
Untuk jalur penyeberangan dari Pulau Jawa menuju Bali dan Nusa Tenggara Barat, pemerintah menyiapkan lintasan Ketapang–Gilimanuk serta Jangkar–Lembar.
Menhub juga menyoroti potensi penyesuaian operasional pelabuhan penyeberangan menuju Bali karena perayaan Nyepi yang waktunya berdekatan dengan Idul Fitri.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah dalam mempersiapkan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026.
Menurutnya, aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama selama masa arus mudik dan arus balik.
Rapat kerja tersebut juga dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana beserta jajaran pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perhubungan.
