PANDEGLANG – Beredar isu kasak-kusuk oknum warga Labuan yang merasa dekat dengan pejabat mulai Pemerintahan Kecamatan Labuan, Pemkab Pandeglang maupun Pemprov Banten mengenai regulasi rekrutmen tenaga kerja untuk RSUD Labuan, sejumlah warga meminta Pemprov Banten lebih selektif menilai dan melihat sampai ke status dan kondisi keluarga para pelamar.
Menurut MD (45), warga Desa Cigondang, lantaran warga yang dimaksud merasa dekat dengan pejabat tersebut seolah diduga ada azas manfaat dan bisa memancing kekisruhan, terlebih dalam situasi dan kondisi di wilayah Kecamatan Labuan dalam waktu-waktu ini sedang menyoroti kaitan rekrutmen tenaga kerja (Naker) untuk RSUD Labuan.
“Bagi kami di lingkungan sekitar Kecamatan Labuan sebenarnya orang tersebut sudah tidak asing lagi dan bukan rahasia umum dengan sifat, karakter dan gayanya, kami harap jangan sampai pihak pemerintah dijadikan azas manfaat untuk kepentingan pribadi, yang memancing reaksi. Karena itu kami minta soal rekrutmen tenaga kerja untuk RSUD Labuan agar Pemprov Banten lebih hati-hati, perhatikan juga jujutan keluarganya para pelamar pekerjaan,” pinta MD, pada Sabtu (19/04/2025).
“Intinya demi keadilan dan pemerataan agar warga Labuan sama-sama bisa merasakan manfaat positifnya dengan adil, jangan sampai ada tumpang tindih dengan status masih satu keluarga yang bersamaan bekerja di situ, apalagi di Kecamatan Labuan ada 9 desa, belum lagi warga lainnya yang di luar Kecamatan Labuan”, ungkapnya.
Hal senada dikatakan Ikhya (62), warga Desa Labuan. Ia menyebutkan kebutuhan jumlah tenaga kerja untuk RSUD Labuan hanya kurang dari 400 orang, sementara warga Labuan puluhan ribu.
“Dan jumlah pelamar ada ribuan, jelas Pemprov Banten harus lebih selektif dan hati-hati, yang artinya bukan hanya mengacu pada nilai tes dan CAT saja, saya harap harus ditelaah juga berkaitan dengan keluarga dan saudaranya, apalagi banyak isu beredar soal rekomendasi, maksudnya apa itu rekomendasi, jangan bikin gaduh, terutama pelakunya, lambat laun pasti ketahuan dan bisa mengakibatkan bom waktu juga,” kata Ikhya.
Pria yang kerap disapa Uwa Ikhya ini juga menyarankan agar Pemprov Banten dalam hal ini Dinas Kesehatan selain segera menyiapkan lahan parkir, ia juga meminta agar adanya persiapan penyediaan lahan untuk tempat pemakaman.
“Selain lahan dan tenaga kerja, pekerjaan outsourcing pun harus ditelaah lagi, baik dari presentase perusahaan lokal dan luar lokal, kalau dia sudah menjadi pekerja ya urus pekerjaannya jangan ikut campur soal outsourcing, termasuk menitipkan, memasukan perusahaan dan atau terlibat dalam salah satu perusahaan, Pemerintah terkait harus memantau dengan baik karena kami juga masyarakat terus memantau”, ujarnya.
Tak hanya MD dan Ikhya, KA (39), salah satu warga Desa Rancateureup, juga turut berkomentar mengingat waktu penetapan hasil rekrutmen tenaga kerja RSUD Labuan akan segera selesai.
“Rekrutmen tenaga kerja memang secara online, baik administrasi atau yang lainnya. Selain itu ada CAT berbasis komputer, tapi kan servernya bisa berjalan jika ada yang mengoperasikan, untuk itu tolong jangan sampai terjadi pandang bulu, kami masyarakat Labuan butuh keadilan, jadi ini urgensinya berbeda melainkan data dan fakta keadilan itu harus nampak”, katanya.
“Infonya, warga Labuan juga ada yang melayangkan surat audiensi kepada Kadis Kesehatan Provinsi Banten, tapi katanya sampai saat ini tidak ada tanggapan, bahkan ada rencana aksi unjuk rasa ke KP3B Banten untuk menyuarakan segala aspirasi-aspirasi hasil dari apa yang diketahui dan di inginkan mereka, semua pihak menyoroti soal RSUD Labuan, ya mungkin termasuk yang cari muka apalagi merasa dekat dengan pejabat”, tandasnya.
