MIANGAS, SULAWESI UTARA — Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau pengamanan perbatasan dan pembangunan infrastruktur di Pulau Miangas, Sulawesi Utara, Kamis (22/10/2026).

Kunjungan tersebut bertujuan mengevaluasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar dan Perbatasan sekaligus mengidentifikasi kendala pembangunan di wilayah terdepan Indonesia.

Maruli, yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), meninjau sejumlah fasilitas strategis dan berdialog dengan masyarakat setempat.

Dalam agenda tersebut, ia memeriksa titik nol Miangas, kondisi jalan desa, revitalisasi SMP Nanusa, pembangunan sumur bor, serta Pos Pengamanan Perbatasan (Pos Pamtas) Miangas.

Selain meninjau infrastruktur, Maruli berinteraksi dengan warga dan siswa untuk menyerap aspirasi mengenai kebutuhan serta kondisi kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan.

Evaluasi Program dan Kendala Pembangunan

Maruli menegaskan perlunya pembahasan lebih lanjut untuk memastikan keberlanjutan berbagai program pembangunan di Miangas.

Ia juga mengumpulkan informasi mengenai kendala yang menghambat pelaksanaan program agar pemerintah dan instansi terkait dapat merumuskan langkah penyelesaian yang tepat.

“Saya kira ada beberapa hal yang mungkin nanti kita perlu diskusikan supaya semua program itu bisa berlanjut,” ujar Maruli di hadapan awak media.

Ia menjelaskan, kunjungan tersebut juga menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi persoalan di lapangan dan menghimpun gagasan untuk mendukung keberlanjutan program.

“Nah, sementara ini saya cari, mengumpulkan apa kira-kira permasalahan-permasalahannya, nanti kita cari ide-ide apa yang kita bisa lakukan,” lanjutnya.

Perkuat Pengamanan Wilayah Terdepan

Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi terhadap pengamanan serta pembangunan di kawasan perbatasan.

Melalui evaluasi lapangan, pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan prioritas, menelaah kendala pelaksanaan program, dan menyusun langkah perbaikan bersama instansi terkait.

Sinergi antara TNI dan berbagai pemangku kepentingan juga diharapkan mampu memperkuat pengamanan wilayah terdepan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur.

Keberlanjutan program tersebut menjadi penting untuk mendukung kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat kesejahteraan warga Pulau Miangas.

Sebagai salah satu wilayah terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Miangas memiliki posisi strategis dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus memperkuat kehadiran pemerintah di kawasan perbatasan.