JAKARTA — Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mendorong pembenahan aturan peradilan pidana anak untuk menjamin keadilan bagi korban perundungan.
Doli menyampaikan usulan tersebut setelah menghadiri peringatan Hari Anak Sedunia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ia menyoroti kasus seorang siswa kelas II sekolah dasar yang meninggal dunia akibat tindakan kakak kelasnya.
Menurut Doli, ketentuan sistem peradilan pidana anak saat ini menghadapi kendala dalam menangani kasus tersebut.
“Karena beberapa kasus yang tadi kita dengar misalnya ada anak SD kelas 2 yang meninggal dilakukan oleh kakak kelasnya, itu tidak bisa kena unsur pidana karena undang-undang sistem peradilan pidana kita tidak memungkinkan untuk itu,” kata Doli.
Doli meminta pembentuk undang-undang mencari formulasi yang memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi keluarga korban.
“Nah tentu kita harus cari formulasi yang tepat ya bagaimana supaya tentu kita tidak berharap ada kejadian serupa, tapi kalau ada kejadian serupa, ya keluarga korban itu merasa mendapat keadilan,” ujarnya.
Selain pembenahan regulasi, Doli mendorong kerja sama lintas kementerian untuk mencegah dan menangani kekerasan terhadap anak.
Ia menyebut terdapat tujuh kementerian yang perlu memperkuat koordinasi dalam upaya perlindungan anak.
Ketujuh kementerian tersebut mencakup bidang perlindungan perempuan dan anak, kependudukan dan keluarga, komunikasi dan digital, agama, pendidikan dasar dan menengah, dalam negeri, serta desa.
Doli juga menyoroti perkembangan perundungan siber atau cyberbullying yang melibatkan penggunaan teknologi digital.
“Nah sekarang model korban kekerasan atau apa modus bullying itu ternyata semakin canggih, makin beragam,” katanya.
Ia meminta pemerintah daerah hingga pemerintah desa meningkatkan kepedulian terhadap kekerasan anak.
Menurutnya, keluarga, RT/RW, dan sekolah perlu dilibatkan dalam pencegahan perundungan.
Doli juga menyebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad telah menyampaikan komitmen mendorong revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan aturan sistem peradilan pidana anak.
Pembenahan regulasi tersebut diharapkan memperkuat perlindungan anak sekaligus memberikan kepastian hukum bagi keluarga korban.