JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan meminta klarifikasi resmi kepada Google terkait penutupan 19.372 kanal YouTube selama Juli–September 2026.

Permintaan tersebut muncul setelah Google melaporkan penindakan terhadap ribuan kanal yang disebut menyebarkan konten pro-pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Komdigi menyatakan informasi yang disampaikan Google belum menjelaskan secara terperinci jenis akun, bentuk pelanggaran, maupun dasar pengaitan operasi tersebut dengan Indonesia.

“Komdigi akan meminta klarifikasi resmi kepada Google dan terus mendorong tata kelola moderasi konten yang transparan, adil, serta melindungi kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia secara menyeluruh,” demikian keterangan Komdigi, Jumat (20/11/2026).

Komdigi menyatakan mendukung pemberantasan manipulasi informasi dan aktivitas tidak autentik di ruang digital.

Namun, pemerintah menilai penindakan dalam skala besar harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, proporsionalitas, dan keadilan.

Kementerian juga meminta penjelasan yang dapat diuji untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atribusi maupun penafsiran terhadap temuan Google.

Komdigi menegaskan kebebasan berekspresi harus berlaku bagi seluruh kelompok masyarakat.

Perlindungan tersebut mencakup pihak yang mendukung maupun mengkritik pemerintah.

Karena itu, pemerintah meminta Google menjelaskan dasar penutupan kanal, kategori pelanggaran, serta proses penindakan yang dilakukan.