JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan tidak akan menerbitkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) untuk kegiatan pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.

Pernyataan tersebut disampaikan Raja Juli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Ia merespons informasi mengenai keberadaan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di sekitar kawasan konservasi tersebut.

Raja Juli menyatakan kawasan Taman Nasional Ujung Kulon harus terbebas dari aktivitas pertambangan. Ia juga menyarankan agar penetapan WUP di sekitar kawasan tersebut ditinjau kembali.

“Kalaupun tetap ada, nanti izin PPKH-nya tetap di saya dan saya berjanji tidak akan pernah menerbitkan PPKH tambang di Taman Nasional Ujung Kulon,” ujar Raja Juli.

Persoalan ini berkaitan dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Kementerian ESDM menjelaskan bahwa kawasan daratan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Sebagian wilayah perairan di sekitarnya masuk dalam kategori WUP.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan, penetapan WUP bukan merupakan izin atau persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan.

Hingga 17 November 2026, Kementerian ESDM menyatakan belum menerbitkan izin pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon maupun perairan sekitarnya.

Taman Nasional Ujung Kulon merupakan habitat utama badak Jawa yang keberadaannya terancam punah. Karena itu, perlindungan kawasan konservasi menjadi perhatian pemerintah.

Raja Juli juga menegaskan bahwa kegiatan di dalam taman nasional harus mengutamakan kepentingan konservasi.

Polemik penetapan WUP di perairan sekitar Ujung Kulon kini menjadi perhatian terkait sinkronisasi kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dan perlindungan kawasan konservasi.