JAKARTA — Dewan Pertahanan Nasional (DPN) menggelar Administrative Governance Alignment Meeting (ADMIN GAME) pada 18–19 November 2026 di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat.
Forum tersebut mempertemukan perwakilan kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan respons terhadap ancaman informasi strategis negara.
Wakil Menteri Pertahanan sekaligus Sekretaris DPN, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, membuka kegiatan tersebut pada Rabu (18/11/2026).
Forum mengangkat tema “Menjaga Kedaulatan Informasi Negara: Respons Terpadu dalam Menghadapi Ancaman Inkonvensional Guna Terwujudnya Pertahanan dan Keamanan Negara”.
Richard menegaskan, perlindungan informasi dan komunikasi strategis merupakan bagian penting dari pertahanan negara.
“Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan pertahanan fisik, tetapi juga melalui kemampuan melindungi informasi, menjaga keandalan komunikasi strategis, dan memastikan seluruh unsur negara dapat bertindak bersama ketika menghadapi ancaman,” kata Richard.
Dalam forum tersebut, peserta membahas pengamanan komunikasi strategis dan data geospasial. Pembahasan juga mencakup tata kelola penyadapan berdasarkan ketentuan hukum, forensik digital, ketahanan sistem navigasi penerbangan, serta pemulihan sistem informasi strategis nasional.
Peserta turut mengkaji mekanisme peringatan dini, kesenjangan regulasi, batas kewenangan, dan koordinasi penanganan ancaman sesuai tugas masing-masing instansi.
Deputi Bidang Geostrategi DPN sekaligus Ketua Pelaksana, Mayjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, menyampaikan kegiatan tersebut melibatkan 186 personel.
Peserta berasal dari perwakilan kementerian, lembaga, instansi terkait, penyelenggara, dan narasumber.
DPN berharap forum tersebut menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis nasional terpadu. Rekomendasi itu akan menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat pengamanan informasi negara dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman inkonvensional.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas DPN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional.