JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI, Prana Putra Sohe, mengkritik kinerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam rapat bersama Kepala BPIP Yudian Wahyudi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Prana menilai BPIP belum menunjukkan hasil nyata dari program pembinaan ideologi Pancasila. Ia menyoroti persoalan yang dinilainya terus berulang selama dua tahun Komisi XIII menggelar pertemuan dengan lembaga tersebut.

Dalam rapat itu, Prana mempertanyakan capaian kepemimpinan Yudian yang disebutnya hampir tujuh tahun. Menurutnya, keberhasilan lembaga tidak cukup diukur melalui penyerapan anggaran dan pengelolaan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA).

“Outcome-nya yang harus ada,” kata Prana saat menyampaikan kritiknya.

Ia juga meminta perubahan tata kelola BPIP. Prana menyatakan Yudian sebaiknya memberikan kesempatan kepada pihak lain apabila tidak mampu melakukan pembenahan.

Menanggapi kritik tersebut, Yudian memaparkan sejumlah program BPIP. Salah satunya penyusunan buku teks utama Pendidikan Pancasila untuk jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas.

Yudian menyebut BPIP telah menyusun 12 jilid buku untuk siswa dan 12 jilid untuk guru. Materinya dirancang dengan komposisi 30 persen pengetahuan dan 70 persen praktik.

Namun, Yudian mengakui distribusi buku belum menjangkau seluruh wilayah. Ia menyebut kondisi geografis, biaya pengiriman, dan keterbatasan anggaran menjadi sejumlah kendala.

Yudian juga mengakui BPIP belum melakukan survei untuk mengukur dampak program pembinaan ideologi Pancasila. Ia menyatakan survei akan menjadi prioritas dan diharapkan dapat dilaksanakan dua kali dalam setahun.