Ditulis oleh: Yakub F. Ismail
Beberapa hari terakhir, muncul narasi yang menyebut Partai Demokrat berada di balik mencuatnya isu dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, hingga kini, tidak ada sumber valid yang menguatkan tuduhan tersebut.
Isu ini mulai mengemuka setelah Sekjen Peradi Bersatu yang juga pelapor kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, Ade Darmawan, mengisyaratkan adanya “partai biru” di balik laporan tersebut. Meski demikian, ia tidak pernah menyebut secara tegas partai mana yang dimaksud.
Perlu dicatat, warna biru bukan hanya milik Demokrat. Partai lain seperti PAN dan NasDem juga menggunakan warna dominan biru. Namun, karena Roy Suryo—sosok yang dilaporkan dalam kasus ini—pernah menjadi kader Demokrat, spekulasi pun mengerucut ke partai yang kini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Sayangnya, tudingan itu sama sekali tidak berdasar. Secara logika, sulit diterima jika Partai Demokrat menjadi dalang di balik isu ini. Ada dua alasan mendasar: pertama, Demokrat memiliki rekam jejak politik yang menjunjung tinggi etika; kedua, secara strategi, isu ini justru merugikan Demokrat yang tengah membangun kembali kepercayaan publik.
Etika Politik Demokrat
Partai Demokrat sejak berdiri pada 2001 dikenal sebagai partai yang menjunjung tinggi integritas, demokrasi, dan supremasi hukum.
Karakter itu terlihat jelas di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang dikenal sebagai sosok yang mengedepankan “politik santun” dan menolak gaya politik adu domba.
Menuduh Demokrat sebagai dalang isu ijazah palsu Jokowi jelas tidak selaras dengan rekam jejak partai ini. Demokrat terbiasa mengedepankan politik rasional berbasis data, bukan menyerang ranah personal tanpa dasar yang jelas.
Bahkan dalam Pilpres 2019 maupun Pilpres 2024, Demokrat tidak pernah menggunakan isu yang bersifat menyerang secara personal. Sebaliknya, partai ini memahami sepenuhnya risiko hukum dan moral dari penyebaran tuduhan palsu.
Mengangkat isu tanpa bukti kuat jelas akan menjadi bumerang yang mencoreng nama baik partai. Dengan pengalaman dan kedewasaannya, mustahil Demokrat mempertaruhkan reputasi politik hanya demi manuver spekulatif yang tidak menguntungkan.
Ketidaklogisan Strategis
Selain alasan etika, tuduhan ini juga tidak masuk akal secara strategi politik. Saat ini Demokrat sedang berupaya membangun citra sebagai partai tengah yang rasional, produktif, dan konstruktif. Fokus utama mereka adalah memperkuat posisi politik melalui koalisi dan kerja sama sehat dengan berbagai pihak.
Mengangkat isu sensitif seperti dugaan ijazah palsu hanya akan merugikan Demokrat. Jika tuduhan itu benar atau bahkan sekadar melekat di publik, Demokrat akan dipersepsikan sebagai partai yang tidak etis. Hal ini tentu akan mengikis kepercayaan konstituen yang selama ini menjadi basis kekuatan Demokrat.
Selain itu, menyerang legitimasi seorang mantan presiden yang masih memiliki pengaruh besar di tingkat elite dan akar rumput justru berisiko merusak posisi Demokrat di panggung politik nasional.
Menuding Partai Demokrat sebagai pihak di balik isu ijazah palsu Jokowi adalah tuduhan tanpa dasar yang logis maupun bukti kuat.
Dalam demokrasi yang sehat, kritik dan perbedaan politik adalah hal wajar. Namun, semua harus didasarkan pada etika dan fakta, bukan spekulasi yang melemahkan kualitas politik nasional.
Jika terus dibiarkan, politisasi isu semacam ini hanya akan mengganggu konsolidasi demokrasi dan menjatuhkan pihak-pihak yang sebenarnya tidak terlibat.
