Bekasi – DPP LSM BALADAYA menegaskan bahwa Plt Bupati Bekasi, H. Asep Supri Atmaja, tak punya alasan lagi untuk sekadar diam. “Jika beliau benar-benar berpihak pada rakyat, pecat saja Dirut Perumda Tirta Bhagasasi, saudara RLH, tanpa perlu rasa takut atau ragu sedikit pun,” tegas Izhar Ma’sum Rosadi, Ketua Umum LSM BALADAYA, dalam siaran pers yang diterima media, Kamis (21/5/2026).
Menurut Izhar, RLH bukan hanya gagal total memimpin BUMD strategis milik Pemkab Bekasi, tetapi juga membawa segudang masalah etika, kinerja, dan potensi konflik kepentingan yang mengganggu pelayanan air bersih bagi ratusan ribu warga.
“Ini masalah akal sehat, bukan lagi sekadar perbedaan pendapat,” ujar Izhar.
Fakta Pertama: Rangkap Jabatan Ketua KONI dan Dirut Perumda, Etikanya Jebol.
Izhar memaparkan, RLH menjabat Ketua KONI Kabupaten Bekasi (2019–2024 dan periode 2024–2027). Di saat yang sama, Mei 2024, ia dilantik secara mendadak dan tertutup di sebuah hotel malam hari oleh Pj Bupati Dani Ramdan. Memang secara normatif tak ada larangan eksplisit. “Tapi ini soal etika dan profesionalisme. Masa iya, pimpinan perusahaan dengan aset triliunan dan pelanggan ratusan ribu, juga sibuk mengurus hibah olahraga? Yang lebih parah, kabarnya banyak pengurus KONI ikut ‘nyemplung’ jadi pegawai BUMD. Ini bukan profesional, ini kongkalikong organisasi,” tegas Izhar.
Fakta Kedua: Kinerja Anjlok Drastis, Lebih Parah dari Pendahulu.
Ketua Umum LSM BALADAYA itu menilai publik sudah melihat RLH tidak becus. Tahun 2023 laba Perumda masih Rp9 miliar. Tahun 2024 anjlok. Tahun 2025? “Laba hanya Rp1 miliar! Itu pun hasil rekayasa pencatatan aset. Sumber internal bahkan bilang, sebenarnya rugi hingga Rp32 miliar. Sementara utang perusahaan dan beban kompensasi aset tetap membebani. Lalu kebijakan apa yang diambil RLH? Naikkan gaji pegawai dan pejabat di awal tahun 2025. Ini bukan pemimpin, ini pemboros,” sindir Izhar.
Fakta Ketiga: Nama RLH Tak Bersih, Berkali-kali Dikaitkan dengan Dugaan Kasus.
Izhar Ma’sum Rosadi juga menyoroti rekam jejak RLH. “Masyarakat Bekasi tahu betul: nama RLH disebut-sebut dalam kasus hibah KONI bermasalah, hilangnya aset PDAM Poncol, sengketa Perumahan Ningrat, hingga endapan duit penyertaan modal Rp72 miliar di BJBS. Bahkan di persidangan OTT Bupati Bekasi beberapa tahun lalu, namanya ikut melambung. Mau berdalih masih dugaan? Silakan. Tapi publik berhak bertanya: apakabar kepercayaan terhadap BUMD ketika direktur utamanya terus dibayangi masalah seperti ini?” ujar Izhar.
Sekarang adalah momentum. Jutaan warga Bekasi butuh air bersih, bukan direktur yang sibuk bagi-bagi jabatan ke kroni organisasi.
“Plt Bupati Asep Supri Atmaja jangan hanya menjadi pemimpin yang takut mengambil risiko. Jika dia serius membersihkan BUMD dari praktik busuk, satu langkah tegas sudah cukup: Pecat RLH hari ini, tunjuk pelaksana tugas independen, dan lakukan audit forensik terhadap kinerja serta keuangan Perumda Tirta Bhagasasi,” desak Izhar Ma’sum Rosadi.
“Tidak ada kompromi! BUMD air minum bukan ladang pencitraan organisasi. Jualah kursi Dirut yang panas itu sebelum rakyat yang membayar tagihan air merasa ditipu,” pungkas Izhar.
