BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menegaskan komitmennya mendorong pertumbuhan ekonomi Jabar sebagai penopang utama target nasional Presiden Prabowo yang menargetkan pertumbuhan 8%. Hal itu disampaikan dalam The Economics 360 Forum di Gedung Sate, Rabu (19/11/2025).
KDM menyebut strategi Jabar bertumpu pada empat instrumen utama, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan perizinan, penyelarasan dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, serta pengendalian konsumsi publik yang tidak produktif.
“Selama ini pertumbuhan ekonomi Jabar selalu di bawah nasional. Hari ini kita sudah berada di atasnya. Tapi ini bukan akhir perjalanan,” tegas KDM, merujuk pada capaian LPE Jabar Triwulan III 2025 yang mencapai 5,20%, melampaui rata-rata nasional 5,04%.
KDM juga mengkritisi ketimpangan fiskal yang selama ini merugikan Jawa Barat. Menurutnya, banyak perusahaan industri beroperasi di Jabar, namun pajak justru dibayarkan di daerah lain karena kantor pusatnya berada di luar provinsi.
“Jika ada industri di satu tempat, pajaknya harus dibayar di tempat itu. Jangan industri di sini, bagi hasilnya di daerah lain. Di mana letak keadilan fiskal?” ucapnya dengan tegas.
Ia juga mendorong kolaborasi yang lebih inklusif dengan BUMN, termasuk mendesak PLN untuk membuka akses bagi Bank BJB sebagai kanal pembayaran listrik.
“Saya ingin Direksi PLN membuka ruang agar Bank Jabar BJB bisa jadi tempat pembayaran listrik warga. Jawa Barat ini pengguna listriknya sangat besar,” ujar KDM.
Di sektor riil, KDM menekankan pentingnya peningkatan produksi pangan – mulai dari telur, sayuran, ikan, daging, hingga beras. Ia mengajak semua pihak memperluas investasi dan meningkatkan produktivitas pertanian.
Ia juga menegaskan bahwa desa-desa yang menjadi pusat aktivitas industri wajib mendapatkan prioritas pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan.
“Desa yang menjadi lokasi industri harus didorong menjadi desa produktif dan mandiri secara fiskal,” katanya.
KDM memproyeksikan bahwa dampak signifikan dari pembangunan infrastruktur yang tengah dipercepat pemerintah provinsi akan mulai terasa pada tahun 2026. Termasuk di antaranya peningkatan penyerapan tenaga kerja dan kapasitas produksi industri.
Dengan kombinasi akselerasi pembangunan, dorongan keadilan fiskal, dan kolaborasi lintas lembaga, KDM optimistis Jawa Barat tidak hanya akan tumbuh di atas rata-rata nasional, tetapi juga menjadi motor utama pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan pemerintahan Prabowo.
