BANDUNG BARAT – Memasuki akhir tahun pertama masa jabatan periode 2025-2030, kinerja Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan Wakil Bupati Asep Ismail mulai mendapat sorotan. Hingga Desember 2025, belum terdapat laporan survei formal dari lembaga survei nasional terkemuka yang secara khusus memublikasikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan mereka.
“Data survei terukur dari lembaga seperti Indikator, Litbang Kompas, atau Poltracking mengenai kepuasan publik terhadap Bupati Jeje memang belum tersedia secara publik hingga saat ini,” dikonfirmasi Rabu (24/12/2025).
Meski demikian, sejumlah kebijakan dan capaian pemerintahan telah memantik respons dan menjadi bahan evaluasi awal masyarakat. Di antara kebijakan yang mendapat perhatian adalah pembatalan rencana kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat. Kebijakan pembatalan ini dilakukan Bupati Jeje setelah muncul penolakan dan aspirasi publik yang kuat.
Di sisi pencapaian, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk Laporan Keuangan Daerah Tahun 2024. Capaian ini merupakan yang kelima kalinya berturut-turut bagi Pemkab Bandung Barat, yang menandakan konsistensi dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Namun, di tengah prestasi keuangan tersebut, sejumlah elemen masyarakat menyuarakan kritik dan harapan. Isu-isu seperti keterbukaan informasi, penyelesaian persoalan lingkungan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di beberapa sektor disebut masih perlu mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah daerah.
“Kami mengapresiasi capaian WTP dan respons cepat terhadap aspirasi tunjangan. Namun, transparansi dan layanan dasar di wilayah kami masih perlu ditingkatkan,” ungkap salah seorang warga yang dihubungi.
Dengan demikian, tahun pertama kepemimpinan Jeje Ritchie Ismail diwarnai oleh keberlanjutan prestasi di bidang keuangan daerah di satu sisi, dan tuntutan serta pengawasan masyarakat terhadap perbaikan layanan dan kebijakan publik di sisi lain. Perkembangan kinerja ini akan terus diamati seiring berjalannya masa pemerintahan.
