JAKARTA – Dinamika politik nasional semakin menjadi sorotan menyusul bergulirnya usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait kedudukan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi telah menandatangani usulan penggunaan hak konstitusional tersebut. Usulan ini berkaitan dengan polemik pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran yang dinilai perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, mengatakan bahwa usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut telah diterima pimpinan DPR. Selanjutnya, usulan itu akan dibawa untuk dibahas dalam Rapat Paripurna DPR yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026).

Berdasarkan komposisi penandatangan, dukungan terhadap usulan HMP berasal dari delapan fraksi. Rinciannya, Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Demokrat 18 anggota.

Dengan demikian, total 120 anggota DPR telah menyatakan dukungan terhadap pengajuan hak tersebut.

Secara hukum, usulan itu mengacu pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Ketentuan tersebut mengatur Hak Menyatakan Pendapat DPR terhadap kebijakan pemerintah atau mengenai dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Meski demikian, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak serta-merta memberhentikan Wakil Presiden. Proses tersebut masih harus melewati tahapan pembahasan dan persetujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan ini menjadi ujian penting bagi dinamika politik dan ketatanegaraan nasional, terutama dalam mengawal mekanisme pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Publik pun menantikan kelanjutan proses di parlemen, termasuk bagaimana pimpinan DPR dan seluruh fraksi menyikapi usulan tersebut dalam forum resmi lembaga legislatif.