NUNUKAN — Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meninjau sejumlah pos pengamanan dan infrastruktur strategis di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Rabu (11/11/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan mengevaluasi kesiapan personel, pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan, serta kondisi sarana dan prasarana pendukung pertahanan negara.
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Maruli meninjau sejumlah titik strategis.
Lokasi tersebut meliputi Pos Komando Taktis (Kotis) Satgas Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia Yonkav 8/NSW/2 Kostrad, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, serta Pos TNI Angkatan Laut (Posal) Dermaga Sei Pancang.
Melalui peninjauan langsung, Maruli melihat kondisi wilayah, kesiapan prajurit, serta dukungan fasilitas dalam menjaga keamanan kawasan perbatasan dan pulau terluar.
Di hadapan awak media, Maruli menegaskan bahwa pengelolaan perbatasan tidak boleh hanya berorientasi pada pertahanan dan keamanan.
Menurutnya, pemerintah juga harus memperhatikan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
“Petunjuk dari Presiden bahwa badan ini juga ikut mengelola kesejahteraan masyarakat di sekitarnya,” ujar Maruli.
Ia menjelaskan, perhatian pemerintah terhadap masyarakat perbatasan memiliki hubungan erat dengan kekuatan pertahanan negara.
“Hal itu jelas sangatlah berhubungan bagaimana pertahanan suatu wilayah dengan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga jiwa-jiwa nasionalisme dari masyarakat di daerah tersebut akan muncul di mana adanya perhatian dari pemerintah,” tegasnya.
Pertahanan Perbatasan Harus Berjalan Bersama Kesejahteraan
Peninjauan di Sebatik memperlihatkan pentingnya pendekatan menyeluruh dalam mengelola kawasan perbatasan negara.
Keberadaan pos pengamanan dan kesiapan prajurit menjadi unsur penting dalam menjaga kedaulatan serta mencegah berbagai potensi pelanggaran lintas batas.
Namun, penguatan pertahanan juga membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.
Sebab, masyarakat perbatasan memiliki posisi strategis sebagai bagian dari kekuatan sosial dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hasil kunjungan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kesiapan personel, memperkuat koordinasi lintas instansi, serta mengidentifikasi kebutuhan pembangunan infrastruktur perbatasan.
Dengan demikian, pengamanan wilayah terluar tidak hanya memperkuat kehadiran negara secara fisik, tetapi juga menghadirkan manfaat pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.
