JAKARTA — Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mempertimbangkan pengunduran diri atau menghadapi proses pemberhentian melalui mekanisme konstitusi.
Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi FWK di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Forum membahas masa depan jabatan Wakil Presiden menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Koordinator FWK Raja Pane mengungkapkan, diskusi berlangsung dinamis dan menghadirkan perbedaan pandangan mengenai jalan konstitusional untuk mengakhiri masa jabatan Gibran.
Meski demikian, para peserta memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya menempatkan kepentingan bangsa dan keselamatan rakyat di atas kepentingan kekuasaan.
Perbedaan terutama muncul dalam menentukan apakah Gibran perlu mengundurkan diri secara sukarela atau menjalani proses pemberhentian melalui lembaga negara.
Wartawan senior sekaligus praktisi hukum HMU Kurniadi berpandangan, Gibran sebaiknya memperoleh kesempatan untuk mengundurkan diri secara sukarela.
Ketua LKBPH PWI Pusat periode 2024–2025 itu menilai pengunduran diri dapat menjadi pilihan politik kenegarawanan untuk meredam ketegangan dan mencegah polarisasi masyarakat.
Menurutnya, langkah tersebut juga dapat menunjukkan sikap mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi maupun kelompok.
Mahasiswa program doktor ilmu hukum Universitas Diponegoro itu menegaskan, keselamatan rakyat harus menjadi pertimbangan utama dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan.
Dia mengingatkan prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto, yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.
Prinsip tersebut menempatkan kekuasaan sebagai instrumen untuk melindungi rakyat, menjamin keadilan, menjaga persatuan, dan memastikan keberlangsungan demokrasi.
“Mas Wapres legowolah. Mundur adalah yang terbaik,” kata Kurniadi.
Perbedaan Jalan Konstitusional
Sementara itu, anggota diskusi yang dimotori Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Dr Teguh Santosa memiliki pandangan berbeda.
Doktor ilmu hubungan internasional Universitas Padjadjaran tersebut menilai pengunduran diri tidak boleh menjadi satu-satunya pilihan penyelesaian persoalan jabatan Wakil Presiden.
Menurutnya, kepastian hukum justru menuntut penyelesaian melalui mekanisme pemberhentian sebagaimana UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dia merujuk Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum sebagaimana ketentuan pasal tersebut atau tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Selanjutnya, Pasal 7B mengatur tahapan pemberhentian melalui DPR, pemeriksaan dan putusan MK, hingga keputusan MPR.
Karena itu, dia menegaskan bahwa proses pemberhentian tidak dapat sekadar mengandalkan tekanan politik atau opini publik.
“Kami berpendapat untuk kepastian hukum sebaiknya Mas Gibran tidak perlu mundur, tetapi diproses saja sesuai mekanisme konstitusi. DPR menyatakan pendapat, lalu diputus di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, putusan Mahkamah Konstitusi dibawa ke MPR untuk ditetapkan,” katanya.
Keselamatan Rakyat Menjadi Kesepakatan
Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022 sekaligus Ketua PWI Pusat periode 2023–2025, Hendry Ch Bangun, menjelaskan substansi kesepakatan diskusi FWK.
Menurutnya, peserta memang berbeda pandangan mengenai mekanisme pengakhiran jabatan Gibran. Namun, mereka sepakat menempatkan kepentingan dan keselamatan rakyat sebagai prioritas tertinggi.
Hendry menegaskan prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto harus menjadi landasan moral dan filosofis dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan.
Dia mengingatkan agar persoalan jabatan Wakil Presiden tidak berkembang menjadi konflik politik berkepanjangan yang mengganggu stabilitas nasional dan memecah belah masyarakat.
Diskusi tersebut juga menyoroti dua putusan lembaga peradilan yang menjadi perhatian publik.
Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan jenjang SLTA atau sederajat.
Sementara itu, Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 menyatakan batal dan mewajibkan pencabutan surat keterangan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Di sisi lain, dinamika politik juga berlangsung di Gedung DPR. Menurut informasi dalam rilis FWK, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan hak menyatakan pendapat terhadap Gibran.
Jumlah tersebut melampaui persyaratan minimal 25 anggota DPR yang berasal dari sedikitnya dua fraksi.
Perkembangan ini menunjukkan persoalan jabatan Wakil Presiden telah memasuki perdebatan politik dan ketatanegaraan yang lebih luas.
FWK menilai setiap langkah penyelesaian harus mengedepankan kepastian hukum, kepentingan nasional, persatuan, serta keselamatan rakyat sebagai prinsip utama kehidupan bernegara.
