Makassar, – Suasana di depan Kantor DPRD Makassar, Jalan AP Pettarani, memanas pada Senin (17/3). Massa Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Demokrasi menggelar aksi demonstrasi menuntut kejelasan terkait dugaan tindakan asusila yang dilakukan seorang anggota DPRD Makassar berinisial AM dari Fraksi Partai Golkar terhadap seorang guru honorer berinisial IMS (38).
Unjuk Rasa aksi,membawa spanduk bertuliskan protes keras, salah satunya berbunyi “DPR Predator, Pak Kasihan Bu Guru”. Mereka memblokade jalan sebelum akhirnya diperkenankan masuk ke ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Disana, mereka diterima oleh Wakil Ketua DPRD Makassar Suharmika (Golkar), Tri Sulkarnain (Demokrat), dan Andi Makmur Burhanuddin (PKB).
Tanggapan DPRD: Praduga Tak Bersalah dan Proses Hukum Berjalan
Suharmika, yang juga menjabat Sekretaris Golkar Makassar, menegaskan bahwa pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
“Yang berhak menentukan benar dan salah adalah pengadilan, bukan kami. Jika memang ada putusan inkrah, Partai Golkar tidak akan segan memberikan sanksi kepada AM,” tegasnya.
Sementara itu, Tri Sulkarnain dari Partai Demokrat mengatakan bahwa kasus ini sudah dalam proses hukum dan menunggu keputusan resmi.
“Setelah ada kepastian hukum, baru kami bawa ke Badan Kehormatan DPRD Makassar dan internal partainya,” ujarnya.
Korban Melapor, Legislator Balik Menyerang
Kasus ini mencuat setelah IMS melaporkan AM atas dugaan penipuan dan tindakan asusila dengan modus janji pernikahan. Namun, AM membantah tuduhan tersebut dan justru melaporkan balik IMS atas dugaan pencemaran nama baik serta pemerasan.
Di tengah polemik ini, Badan Kehormatan DPRD Makassar mengaku belum mengambil sikap karena belum menerima laporan resmi terkait dugaan pelanggaran etik AM.
Partai Golkar sendiri menyatakan akan mengusut kasus ini secara internal, namun tetap mengedepankan prinsip praduga tak bersalah. Jika terbukti bersalah, AM dipastikan akan dikenakan sanksi tegas.
Masyarakat Desak Kepastian Hukum
Demonstrasi ini mencerminkan keresahan publik terhadap moralitas wakil rakyat. Massa menuntut agar proses hukum tidak berlarut-larut dan segera memberikan kejelasan bagi semua pihak.
“Kami hanya ingin keadilan bagi korban. Jika benar ada pelanggaran, maka harus ada sanksi tegas. Jika tidak, maka jangan sampai ada fitnah yang berkembang liar,” ujar Maulana, koordinator aksi.
Saat ini, masyarakat menunggu hasil penyelidikan dari pihak berwenang. Apakah kasus ini akan berujung pada sanksi hukum bagi AM atau justru mengungkap fakta lain di balik kontroversi ini? Publik masih menunggu jawabannya.
