Bekasi – Gelombang kemarahan meledak di SMP Negeri 6 Tambun Utara, Rabu (15/7). Puluhan orang tua yang anaknya dinyatakan gagal dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) justru menggrebek sekolah, melancarkan protes keras karena menuding adanya kebijakan yang mengabaikan warga asli ring satu.
Alih-alih mendapatkan prioritas, puluhan anak yang berdomisili di sekitar pagar sekolah justru tersingkir. Para orang tua yang geram membentak pihak sekolah, menuntut transparansi total atas mekanisme kelulusan yang dinilai kacau dan tidak berpihak kepada masyarakat setempat.
“Kami cuma minta keadilan! Ini tidak masuk akal, rumah anak saya di belakang sekolah, kok malah ditolak? Kami merasa hak kami dirampok!” teriak seorang perwakilan orang tua dengan suara bergetar menahan emosi di hadapan awak media.
Massa mendesak agar Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi segera menggeledah celah administratif dan teknis yang berpotensi menjadi biang keladi kegagalan massal anak-anak lokal. Mereka menolak spekulasi dan meminta panitia membuka peta nilai serta jalur domisili secara gamblang.

Menghadapi desakan yang kian memanas, pihak sekolah justru melemparkan bola panas ke atasannya. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Tri Rumiyati, dengan dingin menyatakan bahwa SMPN 6 Tambun Utara hanyalah “tukang stempel” pelaksana teknis.
“Kami hanya menjalankan sistem yang dibuat oleh dinas. Kami tidak membuat aturan. Kalau mau protes dan komplain, silakan datang ke Dinas Pendidikan, bukan ke sini,” ujar Tri Rumiyati, Rabu (15/7), tanpa memberikan solusi konkret di tengah kerumunan warga yang kecewa.
Pernyataan itu bukannya meredakan, namun justru memantik amarah baru karena dianggap bentuk pengalihan isu yang merugikan warga kecil. Hingga berita ini ditegaskan, Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi masih bisu dan belum memberikan klarifikasi atau hak jawab mengenai gugatan warga dan mekanisme seleksi yang dipersoalkan.
Redaksi masih membuka ruang hak jawab dan akan mengejar keterangan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi untuk mengungkap siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas krisis penerimaan murid baru ini.
