BEKASI — Upaya pengambilan kendaraan milik keluarga Berti di Perumahan Villa Nusa Indah, Bekasi, diduga melibatkan seorang pria yang mengaku berpangkat Kolonel bersama dua orang yang disebut anggota Polisi Militer (PM), sekitar pukul 20.00 WIB, pada Jumat 21/11/2026. Keluarga menolak kendaraan dibawa sebelum Ahmad dihadirkan untuk menyelesaikan persoalan utang-piutang yang disebut masih belum tuntas. Peristiwa tersebut memicu adu argumen hingga kendaraan akhirnya tidak jadi dibawa.
Kehadiran pria yang mengaku sebagai perwira TNI itu memunculkan pertanyaan serius. Terlebih, ia disebut datang bersama dua orang yang diduga anggota PM dalam urusan pengambilan kendaraan yang berkaitan dengan persoalan privat.
Berti, perwakilan keluarga, secara tegas menolak kendaraan dibawa. Ia meminta Ahmad dihadirkan terlebih dahulu karena menurutnya masih memiliki tanggungan kepada keluarga.
“Silakan hadirkan dulu si Ahmad, baru mobil silakan dibawa. Selagi Ahmad tidak bisa dihadirkan, mohon maaf, mobil jangan coba-coba diambil paksa. Ahmad itu masih ada sangkutan dengan saya, nilainya lebih dari mobil ini,” tegas Berti.
Berti kemudian mempertanyakan kapasitas pria yang mengaku berpangkat Kolonel tersebut. Ia menyindir kehadirannya dalam proses pengambilan kendaraan.
“Bapak lagi malu-maluin aja. Berpangkat Kolonel tapi nyambi seperti matel (mata elang),” sindir Berti.
Pria tersebut membantah dirinya bertindak sebagai penagih kendaraan. Ia berdalih hanya mendampingi karena persoalan itu masih berkaitan dengan keluarganya.
“Bukan, Bang. Saya hanya menemani dikarenakan ini masih keluarga saya,” jawab pria tersebut.
Namun, jawaban itu tidak menghentikan keberatan Berti. Ia justru menegaskan bahwa persoalan utama adalah kehadiran pria yang mengaku Kolonel bersama dua orang yang disebut anggota PM.
“Entahlah Bapak mau beralibi apa. Pada intinya malam ini Bapak mengakui sebagai Kolonel dan didampingi dua anggota PM,” lanjut Berti.
Upaya pengambilan kendaraan tersebut akhirnya tidak terlaksana. Mobil tetap berada di pihak keluarga setelah perdebatan berlangsung.
Meski demikian, persoalan ini tidak berhenti pada batalnya pengambilan kendaraan. Publik berhak mengetahui siapa pihak yang hadir, apa kapasitasnya, serta atas dasar kewenangan apa mereka datang.
Jika benar terdapat personel TNI yang mendampingi proses pengambilan kendaraan untuk kepentingan keluarga atau urusan utang-piutang, keterlibatan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka.
Institusi TNI memiliki tugas dan fungsi berdasarkan undang-undang. Kewenangan militer tidak boleh digunakan untuk memberikan tekanan dalam penyelesaian persoalan privat.
Persoalan pengambilan kendaraan juga harus diuji berdasarkan dokumen dan mekanisme hukum yang berlaku. Apabila kendaraan merupakan objek jaminan fidusia, pelaksanaan eksekusi wajib memperhatikan ketentuan hukum, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
Putusan tersebut menegaskan bahwa apabila tidak ada kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek secara sukarela, eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak. Mekanisme pelaksanaan eksekusi harus mengikuti prosedur hukum.
Atas kejadian sekitar pukul 20.00 WIB tersebut, ada lima pertanyaan yang membutuhkan klarifikasi:
- Siapa pria yang mengaku berpangkat Kolonel tersebut dan dari satuan mana ia berasal?
- Benarkah dua orang yang mendampinginya merupakan anggota Polisi Militer aktif?
- Apakah kehadiran mereka berdasarkan perintah kedinasan atau semata-mata urusan keluarga?
- Apa dasar hukum, dokumen, dan kewenangan pihak yang hendak mengambil kendaraan?
- Mengapa Ahmad tidak dihadirkan untuk menyelesaikan persoalan yang dipersoalkan Berti?
Jangan sampai atribut, pangkat, atau nama besar institusi negara menimbulkan kesan bahwa persoalan privat dapat diselesaikan melalui tekanan kekuasaan.
Jika tidak memiliki kewenangan, kehadiran aparat dalam proses pengambilan kendaraan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Sebaliknya, apabila kehadiran tersebut memiliki dasar kedinasan, penjelasan resmi diperlukan untuk menghindari dugaan penyalahgunaan institusi.
Awak media juga membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang disebut. Pemberitaan ini akan terus dikembangkan berdasarkan dokumen, keterangan saksi, dan konfirmasi resmi agar dugaan yang muncul dapat diuji secara objektif.