JAKARTA — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang mengubah mekanisme sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), termasuk susunan majelis untuk memeriksa anggota berpangkat jenderal bintang empat.

Peraturan tersebut ditetapkan dan diundangkan pada Senin (16/11/2026). Regulasi itu mengubah Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Salah satu perubahan penting mengatur kepangkatan anggota majelis KKEP. Aturan baru memperbolehkan personel berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

Dengan ketentuan tersebut, perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal (Irjen) atau Komisaris Jenderal (Komjen) dapat menjadi anggota majelis untuk memeriksa jenderal bintang empat.

Sebelumnya, ketentuan kepangkatan majelis mensyaratkan anggota berpangkat sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menjelaskan, penerbitan Perpol tersebut salah satunya mempertimbangkan pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” kata Isir sebagaimana dikutip dalam laporan detikNews, Rabu (18/11/2026).

Selain perubahan komposisi majelis, Perpol 4/2026 juga mengatur kemungkinan pelaksanaan sidang etik secara daring.

Dalam Pasal 59 ayat (2), terduga pelanggar dapat menghadiri sidang secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.

“Artinya ada dua pilihan, terduga pelanggar bisa hadir langsung dalam sidang atau bila pelanggar tidak bisa hadir dalam ruang sidang, bisa menggunakan media elektronik seperti melalui Zoom dengan syarat atas persetujuan Ketua KKEP,” ujar Isir kepada ANTARA, Rabu (18/11/2026).

Perubahan lainnya menyangkut batas waktu penyampaian surat panggilan pemeriksaan. Ketentuan sebelumnya menggunakan tiga hari kerja, sedangkan aturan baru menggunakan tiga hari kalender.

Artinya, Sabtu dan Minggu turut dihitung dalam tenggat penyampaian surat panggilan.

Perpol tersebut juga mengubah ketentuan pengajuan banding. Hak banding yang sebelumnya dapat diajukan pelanggar maupun anggota keluarga tertentu kini dibatasi hanya kepada pelanggar.

Selain itu, ketentuan penempatan anggota dalam tempat khusus berubah dari paling lama 30 hari kerja menjadi 20 hari kalender.

Polri menyebut Perpol Nomor 4 Tahun 2026 memuat sembilan poin perubahan dan penambahan norma.

Penerbitan aturan ini menjadi perhatian karena berdekatan dengan rencana sidang etik terhadap Listyo Sigit. Namun, perubahan regulasi tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran etik oleh pihak yang akan diperiksa.

Polri tetap harus menjalankan pemeriksaan berdasarkan prosedur etik dan memberikan kesempatan kepada terduga pelanggar untuk menyampaikan pembelaan.