JAKARTA – Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap perwira tinggi berinisial EHS. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyampaikan hasil persidangan tersebut. EHS juga dijatuhi sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilakunya merupakan perbuatan tercela.

Dalam fakta persidangan, majelis menyatakan EHS melakukan pemufakatan terkait akses ilegal berupa penyadapan. Tindakan tersebut menggunakan akses atau perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural.

Sidang berlangsung sekitar sembilan jam, mulai pukul 09.00 hingga 18.00 WIB. Majelis memeriksa sembilan saksi, termasuk satu saksi yang meringankan atas permintaan terduga pelanggar.

Komisi Kode Etik dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo. Kompolnas turut mengawasi jalannya persidangan sebagai unsur pengawasan eksternal.

Atas putusan tersebut, EHS menyatakan mengajukan banding. Karena itu, proses penjatuhan sanksi masih berlanjut melalui mekanisme banding sesuai ketentuan internal Polri.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat orang berinisial LSP, AS, EH, dan SU sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Polri menyatakan EHS selanjutnya akan kembali ke Bareskrim untuk menjalani proses pidana. Penyidikan perkara tersebut menjadi proses hukum tersendiri dan tidak boleh disamakan dengan putusan etik.