JAKARTA — Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menjadwalkan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan Kode Etik Profesi Polri atas sejumlah dugaan pelanggaran yang dipersangkakan kepada EHS.
Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan sidang dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Keterangan itu disampaikannya pada Senin (16/11/2026).
“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” ujar Trunoyudo.
Berdasarkan informasi Divisi Humas Polri, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran yang menjadi materi persidangan. Dugaan tersebut meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, dan ketidakproseduralan.
Selain itu, EHS juga dipersangkakan terkait dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal atau illegal access. Dugaan tersebut berkaitan dengan penggunaan akses di lingkungan Bagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Sidang KKEP menjadi mekanisme internal Polri untuk memeriksa dan menilai dugaan pelanggaran kode etik profesi. Melalui persidangan tersebut, komisi akan memproses materi dugaan pelanggaran terhadap perwira tinggi yang bersangkutan.
Hasil persidangan dan keputusan komisi menjadi bagian penting dalam proses penegakan kode etik. Namun, seluruh dugaan pelanggaran tetap harus dibuktikan melalui mekanisme persidangan yang berlaku.
Hingga informasi ini disusun, Divisi Humas Polri baru menyampaikan jadwal dan materi dugaan pelanggaran yang dipersangkakan. Awak media masih memerlukan keterangan mengenai hasil sidang, keputusan KKEP, serta penjelasan dari pihak EHS.