JAKARTA — Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri mulai menggelar Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso, Selasa (17/11/2026). Sidang di Gedung Divpropam Polri tersebut memeriksa dugaan pelanggaran etik terkait penyalahgunaan wewenang dan akses ilegal.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan sidang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB. Persidangan berlangsung di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai dua Gedung Divpropam Polri, Jakarta.
“Tadi sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar EHS,” kata Trunoyudo.
Sidang dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai ketua komisi. Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan bertugas sebagai wakil ketua, bersama tiga anggota komisi lainnya.
Menurut Trunoyudo, materi pemeriksaan berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional, dan ketidakproseduralan. EHS juga diperiksa terkait dugaan akses ilegal menggunakan akses di lingkungan Bagian Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri.
Dugaan tersebut berkaitan dengan masa jabatan EHS sebagai Kepala Bagian Monitoring maupun saat menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri.
Trunoyudo menegaskan Polri mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses persidangan. Ia juga menyatakan tidak ada perlakuan istimewa terhadap anggota berdasarkan pangkat maupun jabatan.
“Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” ujarnya.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Mereka disebut berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
Pada 10 November 2026, Divpropam juga menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta. Majelis KKEP menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat, tetapi yang bersangkutan menyatakan mengajukan banding.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan mengenai putusan sidang etik terhadap Eko Hadi Santoso. Redaksi masih menunggu hasil persidangan dan penjelasan resmi Divpropam Polri.