Jakarta – Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan perlambatan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025, menyusul meningkatnya ketegangan perdagangan, ketidakpastian kebijakan, dan tekanan demografis. Dalam laporan terbaru World Economic Outlook (WEO) April 2025, IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ke tingkat yang lebih rendah dibandingkan perkiraan Januari lalu, menandakan tantangan berat yang dihadapi perekonomian dunia.
IMF mencatat, setelah sempat stabil pasca serangkaian krisis, perekonomian global kini menghadapi risiko baru. Beberapa penyebab utamanya meliputi, Eskalasi Perang Dagang : Kebijakan tarif yang meningkat hingga level tertinggi dalam seabad memperburuk iklim perdagangan. Ketatnya Kondisi Keuangan : Pergeseran kebijakan moneter di negara maju memicu arus keluar modal dari pasar berkembang. Inflasi yang Bandel : Meski tren inflasi global turun, penurunannya lebih lambat dari perkiraan awal.
“Ketidakpastian kebijakan dan fragmentasi perdagangan mengancam pemulihan ekonomi,”tulis IMF dalam laporannya.
Laporan ini juga menyoroti dua isu struktural, pertama penuaan penduduk : populasi global yang menua berpotensi mengurangi produktivitas dan membebani keuangan negara. Namun, IMF melihat peluang lewat “ekonomi silver” jika kebijakan penuaan sehat dan partisipasi tenaga kerja lansia diperkuat. Kemudian yang kedua dinamika Migrasi : Kebijakan migrasi yang ketat di beberapa negara mengalihkan arus pengungsi ke wilayah lain, menciptakan tantangan jangka pendek namun peluang jangka panjang jika dielola dengan baik.
IMF mendorong negara-negara untuk, memperkuat kerja sama internasional guna mengurangi ketegangan perdagangan. Menerapkan kebijakan inklusif, seperti peningkatan partisipasi perempuan dan lansia di pasar kerja. Investasi infrastruktur dan pelatihan keterampilan untuk memaksimalkan potensi migran.
Negara berpenghasilan rendah disebut paling rentan akibat kombinasi utang tinggi, bantuan internasional yang menyusut, dan guncangan harga pangan-energi. IMF menekankan pentingnya restrukturisasi utang dan perluasan jaringan pengaman sosial.
Laporan ini menggunakan data hingga pertengahan April 2025, dengan catatan bahwa perkembangan terbaru seperti eskalasi konflik geopolitik belum sepenuhnya terhitung.
Ekonom Universitas Indonesia, Lana Soelistyoningsih, menyatakan laporan IMF ini menjadi “peringatan keras”. “Inilah konsekuensi dari kebijakan populisme ekonomi dan pengabaian isu jangka panjang seperti demografi,” ujarnya kepada Kompas.
Pemerintah Indonesia diharapkan merespons dengan memperkuat fundamental ekonomi, termasuk reformasi pajak dan percepatan pelatihan vokasi untuk antisipasi perubahan demografi.
